Virus Corona
Jokowi: Coba Tunjukkan Negara Mana yang Berhasil Tangani Covid-19 dengan Lockdown
Presiden Joko Widodo menyebut tak ada satu pun negara yang berhasil menangani Covid-19 dengan menerapkan lockdown atau mengunci wilayah.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Awal setelah munculnya kasus virus corona di Indonesia, muncul desakan dari berbagai pihak agar Indonesia segera menerapkan lockdown.
Tujuannya agar bisa meminimalisir penyeberan corona atau covid-19.
Belakangan Indonesia tidak menerapkan lockdown, namun sebagai gantinya sejumlah daerah menerapkan PSBB.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menyebut tak ada satu pun negara yang berhasil menangani Covid-19 dengan menerapkan lockdown atau mengunci wilayah.
Hal itu disampaikan Jokowi saat diwawancarai di program Mata Najwa yang tayang Rabu (22/4/2020) malam.
"Enggak ada menurut saya. Coba tunjukkan. Enggak ada. Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ informasikan mengenai negara yang a,b,c melakukan apa. Hasilnya apa, kemudian di sana kasus positif berapa yang meninggal berapa," ujar Jokowi menjawab pertanyaan dari pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab.
Karena itu, ia mengatakan, pemerintah tak bisa serta merta memberlakukan lockdown dalam menangani wabah Covid-19.
Ia menambahkan, setiap negara memiliki konteks yang berbeda-beda dalam penerapan kebijakan.
Hal itu meliputi perbedaan kondisi geografis, tingkat kedisiplinan, kemampuan fiskal, dan lain sebagainya.
Karenanya, Jokowi menyatakan, pemerintah telah memutuskan memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) daripada lokdown sebab lebih sesuai dengan konteks Indonesia.
"Jadi dalam memutuskan, setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda," ujar Jokowi.
"Enggak bisa kita disuruh meniru-niru negara lain. Sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti dalam menyelesaikan masalah Covid-19 ini," lanjut Jokowi.
Jika Jakarta Lockdown
Jokowi mengungkapkan besaran anggaran yang dibutuhkan apabila karantina wilayah diterapkan di DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Mata Najwa yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi Trans7, Rabu (22/4/2020).
Jokowi menyebutkan, karantina wilayah merupakan istilah yang sama dengan lockdown.
Baca: Soal PSBB, Jokowi Sebut akan Berlakukan Sanksi Apabila Masih Banyak Pelanggaran
Di mana dalam penerapan lockdown, semua aktivitas benar-benar dihentikan.
Masyarakat diharuskan tetap berada di rumah dan berhenti bekerja di kantor.
Kemudian seluruh transportasi umum seperti ojek, bus, pesawat, hingga kereta api harus berhenti.
"Kalau karantina wilayah itu sama dengan lockdown," terang Jokowi.
"Artinya masyarakat hanya di rumah."
"Bus, pesawat, kereta api, MRT, KRL, ojek, berhenti," tambahnya.
Dalam menerapkan lockdown atau karantina wilayah, misalnya di DKI Jakarta dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
Jokowi menyebutkan butuh Rp 550 miliar untuk menjamin kehidupan seluruh warga Jakarta.
Jumlah tersebut merupakan kebutuhan anggaran untuk satu hari.
Baca: Pembelaan Jokowi saat Pemerintah Disebut Lamban Tangani Corona: Tak Ingin Terburu-buru
Baca: Rizal Ramli Sebut Pemerintah Sibuk Tepis Isu Corona daripada Lakukan Antisipasi
Apabila karantina wilayah dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan dibutuhkan anggaran hingga tiga kali lipat.
"Biaya untuk Jakarta 550 miliar sehari untuk menjamin kehidupan masyarakat," ungkap Jokowi.
"Kalau di Jabodetabek tiga kali lipat," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi menyangkal apabila tidak memberlakukan karantina wilayah karena anggaran.
Jokowi mengaku selalu belajar dari negara lain dalam mengambil keputusan.
Hingga saat ini, tidak ada tindakan yang tepat untuk menangani virus corona atau Covid-19.
Karena semua itu bergantung pada kedisiplinan rakyat hingga masalah demografis wilayah.
"Bukan karena masalah budget, kita juga belajar dari negara lain," jelas Jokowi.
"Sampai saat ini tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah Covid-19," imbuhnya.
Hingga saat ini pemerintah lebih memilih untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Sejumlah daerah sudah diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan PSBB dalam mengurangi risiko penularan corona.
Baca: Jokowi Anggap Ada Masyarakat Kecewa pada Kinerja Terawan adalah Wajar: Setiap Keputusan Ada Risiko
Baca: Menteri Agama Setuju Larangan Mudik Diterapkan di Awal Ramadan, agar Tak Ada Rencana Pulang Kampung
Meski demikian, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam penerapan PSBB.
Padahal dalam penerapan PSBB di beberapa wilayah, sudah diturunkan petugas dari TNI dan Polri.
Para petugas itu diinstruksikan untuk memberikan teguran bagi para pelanggar peraturan PSBB.
Namun apabila memberikan teguran bagi pelanggar dirasa belum cukup, Jokowi akan menggunakan penyelesaian lebih dari itu.
Nantinya akan ada sanksi yang ditetapkan untuk para pelanggar.
Apabila dalam sosialisasi memang sudah dirasa informatif namun pelanggaran masih saja terjadi.
"Saya kira instrumen di lapangan yang kita gunakan TNI dan Polri untuk awal menegor dalam transisi, memberi tahu," terang Jokowi.
"Tetapi ini kalau kita nanti anggap belum cukup akan ada tahap selanjutnya."
"Kalau nanti dalam sosialisasi kita anggap sudah cukup dan itu di lapangan masih belum ada perbaikan bisa kita masuk ke sana," tambahnya.
Baca: Jokowi Larang Mudik, Menteri Agama Minta Tetap di Rumah: Mudaratnya Lebih Banyak Dibanding Manfaat
Baca: Rizal Ramli Nilai Pemerintah Naikkan Defisit Anggaran saat Corona: Supaya Bisa Ngutang Lebih Besar
Dalam penerapan PSBB, Jokowi menyadari keputusan tersebut bukanlah kondisi yang nyaman.
Karena masyarakat Indonesia masih ada pekerjaan yang bergantung pada gaji harian.
Yakni seperti buruh harian hingga para pedagang asongan.
Pekerjaan tersebut yang sudah diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatasi penularan corona kali ini.
Yang terpenting bagi Jokowi adalah ingin menyelesaikan sebuah masalah tanpa menimbulkan kerugian di lain bidang.
"Ya itu memang pilihan yang tidak enak," jelas Jokowi.
"Dan kita semua menyadari di luar masih banyak buruh harian, pedagang asoangan yang hidupnya harian."
"Ini yang menjadi hitungan kita jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah lain," imbuhnya.
(Kompas.com/Tribunnews.com/Febia Rosada)
