Breaking News:

Respons MAKI Sikapi Soal Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas KPK

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan gaji ketua KPK lebih besar dari pimpinan Dewan Pengawas KPK.

Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) belum mau mengomentari soal gaji bulan ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres 61 tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perpres yang ditandatangani pada 21 April 2020 itu memuat nominal gaji dan tunjangan bagi para Dewan Pengawas KPK.

Baca: Biaya Politik Jadi Celah Terjadinya Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan tidak ingin berkomentar terlebih dahulu soal tunjangan fasilitas dan gaji ketua dan anggota Dewas.

"Saya off dulu komen (komentar) itu ya," ujar Kurnia Ramadhana saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).

Sebelumnya Kurnia tidak mengetahui soal tunjangan gaji dan fasilitas lainnya yang telah disetujui dan ditandatangani peraturannya.

"Backgroundnya apa nih mas?" ujarnya bertanya.

Baca: SPBU dan Depot LPG Beroperasi Seperti Biasa Untuk Hindari PHK

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan gaji ketua KPK lebih besar dari pimpinan Dewan Pengawas KPK.

Ia tidak mengetahui besaran gaji dan tunjangan ketua dan anggota Dewas KPK.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved