Dedi Mulyadi Sebut PSBB Kurang Efektif dan Usulkan Konsep Karantina Komunal, Ini Konsepnya

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengkritisi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah diterapkan di beberapa daerah.

Menurutnya PSBB yang sudah dilakukan kurang efektif karena perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perbedaan tersebut seperti halnya perihal pengoperasian transportasi umum.

Aturan yang berlaku saat PSBB juga membuat masyarakat binggung dan hal ini berpotensi membuat ekonomi Indonesia memburuk.

"PSBB menyebabkan sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan itu terlalu lama," ujarnya dikutip dari TribunJabar.id.

Ia mengaku setuju dengan pernyataan kepala BNPB Doni Munardo terkait penanganan wabah Covid-19 diserahkan ke kebijakan daerah masing-masing. 

Dedi mengatakan setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing dan budaya masyarakat kota dengan desa berbeda.

Karena itu, penerapan PSBB dianggapnya tidak efektif.

Baca: Ganjar Berikan Bantuan Pada Warga Jateng yang Bertahan di Jabodetabek, Pendaftaran Masih Dibuka

"Misalnya, kalau Gubernur DKI bisa total menggerakkan seluruh satkeholder disekitarnya karena kulutur alamnya homogen. Kultur alamnya ya, bukan manusianya," ungkapnya dikutip dari Kompas.com.

Konsep Karantina Komunal

Masih dari TribunJabar.id, mantan Bupati Purwakarta ini menjelaskan konsep karantina komunal yang menurutnya lebih efektif daripada PSBB.

"Jadi karantina komunal itu penguatan berbasis wilayah di dusun, RW, hingga RT. Mereka yang mencegah jangan sampai ada warga yang positif Covid-19 di wilayahnya," ungkapnya.

Dengan karantina komunal, ia berharap roda ekonomi masyarakat masih bisa berjalan.

Penjagaan di perbatasan desa diperlukan untuk memantau keluar masuknya warga.

Pada karantina komunal gotong royong antar warga diperlukan jika ada pasien di desanya dinyatakan positif Covid-19.