2 Nama Ini Disebut-sebut Calon Kuat KSAL yang Baru Pengganti Laksamana Siwi Sukma Adji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini 14 Mei 2020, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji genap berusia 58 tahun.

Secara aturan di UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat itu sudah memasuki usia pensiun. Namun ternyata hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memilih pengganti Siwi sebagai orang nomor satu di matra laut.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengatakan, rujukan dan aturan terkait usia pensiun TNI berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, serta PP Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI sangat jelas mengatur hal tersebut. 

”Pada Pasal 53 UU TNI dan Pasal 50 (1) PP tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa usia pensiun bagi perwira paling tinggi 58 tahun. Tidak ada pengecualian yang diatur. Sehingga, tentu menjadi pertanyaan kenapa pergantian (KSAL) belum dilakukan?” kata Ikhsan kepada Tribunnews.com, Rabu (14/5/2020).

• Baca: Inilah Tujuh Profil Perwira Tinggi TNI yang Berpeluang Gantikan KSAL 

Hal senada dikatakan pengamat militer Khairul Fahmi. Menurutnya, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji seharusnya sudah melepas jabatan pada hari ini.

"Kalau berdasarkan PP Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, ya hari ini yang bersangkutan masuk masa pensiun dan jabatan harus dilepaskan," kata Khairul.

Kata Fahmi, ketika Presiden Jokowi belum mengangkat pejabat pengganti, Siwi seharusnya menyerahkan jabatannya kepada Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI. 

”Apabila tidak ada pelantikan pejabat baru oleh presiden pada hari ini, seharusnya Pak Siwi menyerahkan jabatannya ke Panglima TNI," katanya.

Adapun anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyebut pengganti Siwi kini sedang digodok oleh Istana.

"Pengganti Siwi sedang diproses dan diharapkan sebelum tanggal 31 Mei pukul 24.00 sudah dilantik," kata Hasanuddin.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, meski hari ini genap 58 tahun, namun masa bakti alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985 itu akan berakhir pada 31 Mei 2020.

"Sesuai ketentuan maka akhir masa baktinya adalah tanggal 31 Mei. Jadi akan pensiun per tanggal 1 Juni," ujarnya.

Hingga kini belum diketahui siapa yang akan menggantikan Siwi sebagai orang nomor satu di matra laut TNI.

Namun, berdasarkan Pasal 14 (3)  UU Nomor 34 tahun 2004, yang menjadi perhatian dalam pengangkatan seorang kepala staf adalah jenjang kepangkatan dan karier.

Artinya, yang berpeluang menggantikan Siwi sebagai KSAL adalah perwira TNI AL dengan pangkat bintang tiga alias laksamana madya.

Dari catatan Tribunnews.com, setidaknya kini ada tujuh nama perwira TNI AL yang berpangkat bintang tiga.

Ketujuh perwira tersebut yakni Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto, Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Sekjen Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Agus Setiadji, Sesjen Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin.

Kemudian Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono, Komandan Jenderal Akademi TNI Letnan Jenderal (Mar) Bambang Suswantono, dan terakhir Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian.

• Baca: Politikus PDIP Harap Pengganti KSAL Segera Dilantik Sebelum 31 Mei 2020, Ini Alasannya

Dari segi kepangkatan, ketujuh perwira itu memiliki peluang sama besar. Namun, tentu ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan seorang kepala staf di TNI. Salah satunya usia.

Meski saat ini menjabat sebagai Wakil KSAL, peluang Laksdya Mintoro Yulianto terbilang cukup berat. Sebabnya, usianya kini sudah 57 tahun dan akan pensiun pada Juli 2020 nanti.

"Kalau melihat rekam jejak, memang tidak semua Wakasal kemudian naik menjadi KSAL. Termasuk KSAL sekarang (Siwi Sukma Adji, red). Sebelum KSAL, jabatan terakhir beliau adalah Danjen Akademi TNI," kata Ikhsan Yosari.

Bukan hanya peluang Mintoro yang berat. Agus Setiadji dan Achmad Djamaludin juga nyaris mustahil mendapat promosi bintang 4. Seperti halnya Mintoro, mereka juga akan pensiun tahun ini.

Maka secara matematis, tinggal 4 nama yang memiliki peluang menjadi KSAL yakni Aan Kurnia, Yudo Margono, Bambang Suswantono, dan Amarulla Octavian.

Sekilas, sebagai mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang pernah mengawal Presiden Jokowi dari tahun 2016-2017, Bambang punya keunggulan politis dibanding Aan, Yudo, dan Octavian.

Namun, mengingat dirinya berasal dari satuan marinir, peluang Bambang menjadi KSAL juga terbilang berat. Dalam sejarahnya, belum pernah ada perwira dari korps marinir yang menjadi KSAL. Sejak KSAL pertama hingga ke-26, semuanya dijabat oleh perwira dari korps pelaut.

Namun, Bambang tak perlu patah arang. Peluangnya menjadi KSAL tetap ada.

Mengacu promosi yang didapatkan Marsekal Hadi Tjahjanto yang berlatarbelakang penerbang pesawat angkut ringan dan bukan penerbang pesawat tempur atau pesawat angkut berat, ternyata bisa menduduki KSAU hingga Panglima TNI karena memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, maka bukan tidak mungkin, 'tradisi' korps marinir yang selama ini selalu mentok kariernya di bintang tiga bisa menjadi KSAL.

Kemudian Amarulla Octavian. Alumni AAL tahun 1988 itu memang berasal dari korps pelaut. Namun mengingat dirinya yang pernah menjadi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peluangnya menjadi perwira bintang 4 juga terlihat berat.

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, karier para mantan ajudan SBY, baik yang dari TNI maupun kepolisian, mentok hanya sampai perwira bintang 3.

Senior Octavian di TNI AL, Laksdya (Purn) Didit Herdiawan, harus pensiun dengan bintang tiga di pundak. Kariernya mentok setelah pergantian rezim.

Padahal, selepas menjadi ajudan Presiden SBY, Didit sempat menduduki dua jabatan bintang satu, tiga jabatan bintang dua, dan empat jabatan bintang tiga.

Kariernya sempat berputar-putar setelah SBY tidak lagi menjabat presiden hingga posisi terakhir menjadi inspektur jenderal Kemenhan, sementara dalam empat tahun bintangnya tidak bertambah.

Di TNI AD, Letjen (Purn) M Munir harus berhenti sebagai Sekjen Wantannas.

Mantan sekjen Kemenhan Letjen (Purn) Ediwan Prabowo bahkan lebih miris lagi. Mengakhiri karier militernya dengan status tak punya jabatan (nonjob) dan hanya menjadi staf khusus KSAD.

Di TNI AU, Marsdya Bagus Puruhito yang pernah menjadi wakil KSAU kariernya juga seolah sulit beranjak naik. Sempat digadang-gadang menjadi KSAU, kini ia hanya menjadi Kepala Basarnas.

Di Polri, Komjen (Purn) Putut Bayuseno hanya mentok menjadi Irwasum Polri dari sebelumnya Kabaharkam Polri.

Dengan demikian maka mungkin tinggal Aan dan Yudo yang paling berpeluang menjadi KSAL berikutnya pengganti Siwi.

Sama-sama berusia 54 tahun, Aan setahun lebih senior dibanding Yudo. Aan alumni AAL tahun 1987, sementara Yudo alumni AAL 1988.

Dari segi karier, keduanya juga sama-sama cemerlang. Aan pernah menjadi Pangkolinlamil(2015—2016), Pangarmabar (2016—2018), Danjen Akademi TNI (2018—2020), hingga menjabat Kepala Bakamla sejak Januari 2020 lalu.

Sementara Yudo juga pernah menjadi Pangarmabar (2018), Pangarmada I (2018—2019), dan terakhir sebagai Pangkogabwilhan I sejak September 2019 silam.

Sumber Tribunnews.com di Mabes TNI mengakui bahwa nama Aan dan Yudo menjadi perwira yang digadang-gadang paling berpeluang menjadi KSAL pengganti Siwi.

Dalam beberapa hari ke depan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mungkin akan segera menyetor nama-nama calon KSAL kepada Presiden Jokowi.

Namun, seperti kata Ikhsan Yosarie, siapapun yang nanti dipilih oleh Jokowi, maka pengangkatan itu sebaiknya bebas dari orientasi politik.

Ikhsan menegaskan bagi siapapun yang nanti dipilih sebagai pengganti Siwi, yang bersangkutan haruslah tentara yang berpegang kepada definisi tentara profesional dalam UU TNI.

"Baik tidak punya catatan pelanggaran HAM, tidak berpolitik, dan paham bagaimana posisi TNI dalam sistem demokrasi," jelasnya.

• Baca: Panglima TNI Dikritik Belum Usulkan Nama Pengganti KSAL

Ia juga mengingatkan tugas yang dihadapi seorang KSAL sangat berat, terutama dalam menyiapkan alutsista di matra laut.

Ikhsan menjelaskan TNI AL harus memiliki alutsista yang mampu menghadapi ancaman perompak, penyelundupan narkoba, senjata dan amunisi ilegal. Juga pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

Semua ancaman tersebut disebut Ikhsan sangat potensial terjadi di luasnya wilayah laut Indonesia.

"Bahkan juga terkait pengamanan pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan. Belum lagi kita berbicara potensi konflik dengan negara lain di wilayah perbatasan masih terbuka," ujarnya.