Breaking News:

Nasib WNI di Kapal Asing

Pemerintah Diminta Temukan Solusi Jangka Panjang Atasi Dugaan Perbudakan ABK WNI

Nurul menilai harus ada solusi dalam hal pencegahan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Nurul Arifin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta pemerintah menemukan solusi jangka panjang untuk mengatasi dugaan perbudakan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia.

Nurul merujuk pada beredarnya video pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia di Laut Somalia serta adanya dugaan tindak kekerasan atau perbudakan oleh kapal berbendera China Luqing Yuan Yu 623, Sabtu 16 Mei 2020 lalu.

"Saya berharap agar Pemerintah dapat menemukan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Ini bukanlah kejadian yang hanya terjadi sesekali," ujar Nurul Arifin, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (18/5/2020).

Dia menilai harus ada solusi dalam hal pencegahan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga tidak perlu ada lagi WNI yang menjadi korban.

Politikus Golkar tersebut menegaskan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri adalah mutlak. Karena hal tersebut menyangkut marwah bangsa dan warga negaranya.

Baca: Perawat yang Hamil Meninggal Dunia karena Covid-19, Jokowi Ungkap Duka Cita

Tak hanya itu, Nurul menentang perbudakan lantaran hal tersebut adalah bentuk penjajahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pembukaan UUD 1945.

"Saya menyesalkan segala perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusian serta hak asasi manusia. Dalam hal ini, dugaan perbudakan ABK WNI di kapal milik asing menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM," jelasnya.

Nurul mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk sesegera mungkin bergerak dan mengusut kejadian tersebut.

"Kementerian Luar Negeri harus segera mencari data dan fakta di lapangan. Kami juga mengimbau bagi negara-negara terkait untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini. Mengingat ini terjadi di laut lepas, kita juga tetap harus mengikuti hukum perairan yang telah disepakati," tandasnya.

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved