Breaking News:

Senator Kirim Nota Protes kepada DPR dan Pemerintah Atas Pengesahan UU Minerba

Keputusan untuk melayangkan nota protes itu sudah disepakati dalam pertemuan pimpinan Komite II DPD dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD lain

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan melakukan aksi damai menolak UU Minerba di depan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014). Mereka menolak rencana pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari mendatang, karena akan berakibat PHK, terutama di perusahaan tambang seperti PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI telah mengesahkan RUU Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi undang-undang. Namun pengesahan RUU itu menyisakan persoalan.

Selain masifnya penolakan masyarakat sipil, para senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga melakukan protes keras.

Sebab, sejumlah aspirasi dan masukan DPD tidak diakomodir dalam UU Minerba yang disahkan pada rapat paripurna 12 Mei lalu.

Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan melakukan aksi damai menolak UU Minerba di depan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014). Mereka menolak rencana pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari mendatang, karena akan berakibat PHK, terutama di perusahaan tambang seperti PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan melakukan aksi damai menolak UU Minerba di depan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014). Mereka menolak rencana pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari mendatang, karena akan berakibat PHK, terutama di perusahaan tambang seperti PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN)

"Kami sepakat meminta pimpinan DPD mengirim nota keberatan dan nota protes kepada DPR dan pemerintah atas pengesahan UU Minerba," kata Wakil Ketua Komite II DPD, Hasan Basri, Jumat (22/5/2020).

Keputusan untuk melayangkan nota protes itu sudah disepakati dalam pertemuan pimpinan Komite II DPD dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD lain.

Pertemuan digelar di kediaman Ketua Komite II Yorrys Raweyai Rabu (20/5/2020) malam dan dihadiri Ketua III DPD Sultan Baktiar Najamudin.

Baca: Mensos Curhat Jokowi Hampir Tiap Hari Telepon, Minta Bantuan Sosial Tunai Dibagikan Sebelum Lebaran

Juga hadir senator Abdullah Puteh, Bustami Zainuddin, Jimly Asshiddiqie, Silviana Murni dan Ali Ridho.

Hasan menegaskan protes tersebut beralasan karena sejak awal SPD memang ikut terlibat dalam pembahasan RUU Minerba.

Meskipun sifatnya hanya memberikan masukan dan saran kepada panitia kerja (panja) di Komisi VII DPR.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved