Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Ajak Masyarakat Kawal Sidang Korupsi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta

"Mengingat proses penanganan perkara tersebut sekarang sudah menjadi wewenang pengadilan," katanya

KOMPAS.COM/DIAN MAHARANI
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. 

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak seluruh lapisan masyarakat mengawal jalannya persidangan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya menyampaikan ajakan dan imbauan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mengawal, mengikuti dan memantau pelaksanaan sidang Perkara Tipikor Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ucap ST Burhanuddin dalam keterangannya, Jumat (2/5/2020).

Baca: Wacana Hapus Kelas BPJS Kesehatan Dinilai Buat Masyarakat Kesusahan

"Mengingat proses penanganan perkara tersebut sekarang sudah menjadi wewenang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili mega korupsi tersebut," tutur Burhanuddin.

Seperti diketahui, sejak penanganan perkara tersebut disidik oleh Kejaksaan Agung pada 17 Desember 2019, Tim Jaksa Penyidik pada Jampidsus bekerja marathon, setiap hari melakukan pemeriksaan saksi, memeriksa ahli dan tersangka.

Tim jaksa juga melakukan penggeledahan dan penyitaan hingga akhirnya mengajukan perhitungan kerugian keuangan negara ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 16,81 Triliun.

"Setelah penyidikan perkara tersebut selesai dan berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti syarat-syarat kelengkapan formil maupun materiilnya. Akhirnya semua berkas (6 berkas) ‎perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum," tuturnya.

Penyidik telah melakukan pelimpahan tahap dua, tersangka dan barang buktinya dari Tim Jaksa Penyidik kepada Tim Jaksa Penuntut Umum.

Di mana satu berkas perkara yang terakhir atas nama Joko Hartono Tirto (JHT) telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Rabu (20/5/2020) kemarin.

"Saya mengapresiasi kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta jajarannya, khususnya Tim Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum yang telah menyelesaikan perkara dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan," ungkap ST Burhanuddin.

Halaman
12
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved