Belajar dari Korea Selatan, Indonesia Diminta Tak Terburu-buru Menerapkan New Normal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah Indonesia untuk tidak terburu-buru menerapkan era new normal.

Ia mengingatkan pemerintah supaya belajar dari negara lain yakni Korea Selatan di mana terjadi peningkatan kasus Covid-19 saat menerapkan new normal.

"Jangan terburu-buru menggelar new normal, belajar dari Korea Selatan, baru dua pekan mereka bikin new normal, sekarang sudah naik lagi angka covid-nya. Akibatnya sekarang Korea Selatan akan melakukan pembatasan kembali," kata Aboe Bakar kepada wartawan, Minggu (31/5/2020).

Dia mengatakan saat ini masih ada wilayah yang belum mengalami penurunan penyebaran Covid-19, seperti Surabaya.

Akibatnya, kini RSUD dr Soetomo Surabaya yang menjadi satu di antara beberapa RS rujukan mengalami kelebihan kapasitas pasien Covid-19.

"Tentunya kita khawatir apa yang disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jawa Timur bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan akan menjadi kenyataan," ujarnya.

Baca: Arsitek Muda Indonesia Mengguncang Dunia, Nabila Larasati: Hidup itu Unexpected

Aboe juga melihat belum siapnya pembelajaran sekolah dibuka kembali saat new normal.

Ia merujuk pada data yang dimiliki KPAI yang mencatat ada 831 anak terinfeksi Covid-19.

Hal itu menurutnya akan menjadi ancaman baru.

"Tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah, apalagi adanya keterbatasan APD sejenis masker, demikian pula keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing," kata dia.

Aboe heran dengan gencarnya sosialisasi era new normal yang dilakukan pemerintah.

Sebab banyak yang bertanya-tanya alasan utama di balik era new normal yang akan diterapkan pemerintah.

Baca: Gegara Pakai APD saat Jemput PDP Corona yang Kabur, Petugas Medis Malah Nyaris Diamuk Massa

Di sisi lain, penyebaran Covid-19 belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan di berbagai daerah.

"Apakah ini lantaran desakan pengusaha pada sektor industri besar? Ataukah ada sebab lainnya? Tentunya kita harus mengutamakan keselamatan rakyat, ingat Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," ujarnya.