Breaking News:

Diputus Bersalah Blokir Internet Papua, Ini Kata Menkominfo

Menurut Sekjen Partai NasDem itu, ia belum membaca amar putusan gugatan tersebut.

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Johnny G. Plate 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan informatika (menkominfo) Johnny Plate angkat bicara mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan Menkominfo dan Presiden bersalah telah memblokir internet di Papua pada 2019. 

Menurut Sekjen Partai NasDem itu, ia belum membaca amar putusan gugatan tersebut. Ia baru akan menanggapi bila telah menerima amar putusannya. 

"Saya belum membaca amar putusannya. Tidak tepat jika  Petitun penggugat dianggap sebagai amar putusan pengadilan TUN tersebut. Kami tentu hanya mengacu pada amar keputusan Pengadilan TUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat," kata Plate kepada wartawan, Rabu, (3/6/2020). 

Baca: PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Presiden Harus Minta Maaf

Pihaknya menurut Johnny menghormati putusan pengadilan. Oleh karena itu, ia akan berkonsultasi dengan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam kasus tersebut.

Baca: PTUN Jakarta: Presiden dan Menkominfo Melanggar Hukum Pemblokiran Internet di Papua

"Kami menghargai Keputusan Pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," katanya.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, belum menemukan satupun dokumen yang berisi keputusan pemerintah memblokir atau membatasi akses internet di Papua pada 2019 lalu. Begitu juga dengan dokumentasi rapat di Kemenkominfo membahas pembatasan akses internet di Papua

"Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastrukur telekomunikasi yang berdampak ganguan internet di walayah tersebut," katanya.

Lebih jauh Johnny mengatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia termasuk di dalamnya rakyat Papua.

Kebijakan diambil bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok yang belum tentu sejalan dengan kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.

Baca: Mantan Menkominfo Rudiantara Sebut Obat Corona Dijual Bebas Bulan Agustus, Tak Perlu Pakai Resep

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved