Rabu, 27 Mei 2026

Virus Corona

PSBB Transisi di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta Diminta Evaluasi Ketat Setiap Titik Check Point

Nabiel Haroen meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi secara ketat setiap titik pemeriksaan

Tayang:
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pengendara melintas di Pos Check Point Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Minggu (24/5/2020). Pelaksanaan pengawasan di Check Point wilayah Jakarta dengan perbatasan diperketat guna menekan penyebaran Covid-19 pada saat perayaan Idul Fitri. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nabiel Haroen meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi secara ketat setiap titik pemeriksaan (check point) penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pasalnya, menurut Nabiel, masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat masa PSBB.

"Harus ada evaluasi. Seperti kemarin cek poin di KM 31, tidak ada yang periksa. Katanya susah keluar masuk, yang susah ternyata pesawat saja. Yang darat gampang sekali. Saya lewat cek poin, pakai kendaraan pribadi, orang tidak tahu saya anggota DPR, saya lewat ya lewat saja," katanya dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu, (6/6/2020).

Baca: Pergub PSBB Transisi: Ganjil Genap Berlaku untuk Sepeda Motor dan Mobil Pribadi

Baca: Soal Sanksi Ganjil-Genap di PSBB Jakarta, Polda Metro: Kami Koordinasi Dulu dengan Dishub DKI

Belum lagi, menurut dia, banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di pasar mulai dari pengaturan jarak, masker, dan lainnya.

Dengan adanya evaluasi ketat terhadap penerapan protokol kesehatan, menurut dia masa transisi PSBB yang digaungkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bukan hanya penamaan belaka yang tidak memiliki impact apapun.

"Kalau ini disebut masa transisi, masa ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sekadar transisi hanya nama saja. Harus ada evaluasi," katanya.

Nabiel berharap pemerintah baik pusat maupun daerah membenahi cara mengatur penerapan protokol kesehatan.

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan reward dan punishment dalam penerapan protokol kesehatan kepada sejumlah sektor yang kembali dibuka.

"Misalnya pasar, pasar yang melaksanakan sesuai protokol Covid-19, dikasih reward apa. Kemudian yang tidak taat dikasih punishment apa. Juga di sektor lain, perhotelan, pusat perbelanjaan, atau bahkan tempat ibadah sekali pun. Ini harus ada reward and punishment. Kalau tidak, orang santai saja. Karena saya melihat, agak sulit berharap lebih. Justru yang bagus di daerah, kepala daerah banyak yang membantu," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved