Breaking News:

Eks Kepala BAIS: Pelibatan TNI Dalam Menangani Terorisme Harus Dikontrol DPR

Dalam hal ini Pemerintah dan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 34 tahun 2004

Tribunnews/JEPRIMA
ILUSTRASI - Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI mengikuti simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (9/4/2019). Simulasi yang mengangkat tema Satgultor TNI Melaksanakan Penanggulangan Aksi Terorisme di wilayah DKI Jakarta dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI ini digelar untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.(Tribunnews/Jeprima) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto menegaskan pelibatan TNI untuk mengatasi terorisme harus dikontrol oleh DPR.

Menurut Soleman, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme tersebut harus didasarkan keputusan politik negara.

Baca: DPR Bertekad Hasilkan UU Pemilu yang Berlaku Hingga 20 Tahun

Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 34 tahun 2004.

Hal itu disampaikan Soleman dalam Diskusi Webinar bertajuk "Polemik Rancangan Perpres Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" yang diselenggarakan Universitas Paramadina pada Selasa (9/6/2020).

"Apa yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara, itu adalah keputusan diambil oleh DPR dan pemerintah," ucap Soleman.

"Jadi itu adalah DPR dan pemerintah dalam suasana rapat kerja atau rapat konsultasi. Itu apa artinya, menurunkan TNI itu selalu harus ada kontrol dari DPR," kata Soleman. 

Soleman juga menjelaskan, berdasarkan pasal 18 UU 34/2004 Pemerintah masih bisa menggunakan TNI jika dibutuhkan secara cepat untuk mengatasi masalah apapun termasuk terorisme. 

"Apakah presiden tidak bisa memanfaatkan TNI apabila dibutuhkan secara cepat? Bisa. Lihat pasal 18 UU TNI. Di sana dengan jelas disebutkan bahwa Presiden dapat mengerahkan TNI untuk menghadapi ancaman apa saja, termasuk ancaman terorisme," ujar Soleman.

"Namun dalam 2 x 24 jam harus laporan kepada DPR. Jadi penggunaan TNI itu dikontrol 100 persen oleh DPR," kata Soleman. 

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved