Banyak PHK Karena Pandemi, Anggota DPD RI Dorong Milenial Terjun ke Sektor Pertanian

“Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit umkm, baik berupa penundaan angsuran maupun subsidi bungan. Keempat, skema perluasan pembiayaan bantuan mod kerja untuk UMKM yang belum mendapat kredit. Kelima, pemerintah pusat dan daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM,” katanya.

Sementara terkait penerapan new normal di tengah pandemi, Ardi mengatakan pekerja harus mendapat jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya.

Baca: Tak Lakukan PHK di Tengah Pandemi Covid-19, PNM Malah Tambah Pekerja

Selain itu, harus dipastikan juga kesejahteraan pekerja, kepastian masa depan bekerja, dan kesempatan untuk terus mengembangkan keterampilan pekerja.

“Hal itu lah yang disebut kerja layak baginya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Pengamat Perburuhan Lalu Rizal Assalam melihat kondisi pekerja tidak ada mengalami perubahan, terlebih adanya wabah Covid-19 membuat kondisi pekerja lebih berat.

Apalagi dengan wacana RUU Omnibus Law yang dianggap justru membuat kondisi pekerja menjadi rentan kesejahteraannya dan kesehatannya.

“Seperti otsourcing diperluas untuk banyak jenis pekerjaan, penambahan jam kerja, masalah pesangon. Dengan adanya isu jam kerja fleksibel banyak yang ternyata jam kerjanya melebihi jam kerja normal,” katanya.

Menurutnya pandemi Covid-19 menciptakan risiko kesehatan, tapi bagaimana resiko tersebut teraktualisasi, bergantung dari hubungan di tempat kerja serta kebijakan ekonomi suatu negara.

“PHK merupakan fenomena yang terjadi sehari-hari, Covid-19 memperparah masalah yang telah ada sebelumnya,” ujar dia.