Breaking News:

Mahfud MD Kembali Bahas RUU Cipta Kerja Bersama Tokoh Serikat Buruh dan Serikat Pekerja

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukim dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pertemuan tersebut digelar

Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menggelar aksi pemanasan menolak Omnibus Law, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Aksi yang sengaja dipusatkan di Bundaran Waru karena tempatnya strategis untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law dan 11 Maret ini merupakan momen penting untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak membahas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR RI. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat kembali mengundang para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh untuk berdialog dalam rangka menghimpun masukan terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Rabu (10/6/2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukim dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pertemuan tersebut digelar agar pemerintah dapat bertukar pikiran dengan para tokoh serikat buruh dan pekerja.

"Pertemuan ini agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai omnibuslaw tenaga kerja. Dengan keyakinan bahwa dengan pikiran yang sama untuk dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan tenaga kerja," kata Mahfud dalam keterangan yang disampaikan Tim Media Menko Polhukam pada Rabu (10/6/2020).

Baca: KJRI Cape Town Fasilitasi 13 ABK WNI Pulang Ke Tanah Air

Baca: WHO: Pakistan Harus Berlakukan Kembali Lockdown untuk Mengekang Virus Corona

Baca: Mau Nyalon di Luar saat New Normal? Sebaiknya Bawa Handuk Sendiri

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting dalam kesehatan.

Hal itu karena menurutnya kesehatan menjadi pusat isu dari pandemik yang berdampak sangat luas bagi pekerja.

"Jadi dua hal yang ingin diselesaikan pemerintah yaitu memutus mata rantai dari pandemik itu sendiri dan memutus mata rantai dari dampak PHK. Ini memerlukan kerjasama yang erat dengan serikat pekerja," kata Airlangga.

Pada pertemuan ini sejumlah pimpinan organisasi buruh mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk berdialog.

Meski begitu mereka berharap agar pembahasan dilakukan secara intens dan detail agar masukan buruh pada RUU Cipta Kerja sungguh-sungguh bisa terpenuhi.

Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gena Nuna Wea berharap pemerintah, pengusaha dan serikat buruh bisa duduk bersama untuk membahas mengenai masalah ketenagakerjaan agar terbentuk kesepahaman.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved