Breaking News:

Kemendes Terima 3.542 Aduan Masyarakat Soal Bantuan Dana Desa Pada April-Mei 2020

Abdul Halim menjelaskan, aduan tersebut masuk melalui beberapa saluran seperti media sosial Kementerian Desa PDTT, sambungan telepon, dan situs Lapor!

Kemendes PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat video conference bersama awak media secara virtual di Istana Negara pada Jumat (8/5/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut, selama periode April-Mei 2020, terdapat 3.542 aduan masyarakat mengenai bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Abdul Halim menjelaskan, aduan tersebut masuk melalui beberapa saluran seperti media sosial Kementerian Desa PDTT, sambungan telepon, dan situs Lapor!.

“Aduan masyarakat soal BLT Dana Desa tercatat sebanyak 1.129 aduan, JPS Lain sebanyak 2.113 aduan, Dana Desa 282 aduan, lainnya 18 aduan,” kata Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6/2020).

Halim menjelaskan, sebanyak 92 persen atau 3.242 aduan merupakan keluhan masyarakat tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS), yaitu penyaluran BLT Dana Desa dan JPS Lain.

Baca: Ternyata Bukan Sembarang Angka, Ini Makna Nomor Punggung 25 Bagi Riko Simanjuntak di Persija

Meski begitu, Halim mengatakan proporsi pengaduan BLT Dana Desa tercatat hanya sebesar 2 persen dari total 74.953 desa.

Ia pun merinci keluhan yang dilaporkan masyarakat terkait penyaluran BLT Dana Desa selama periode April hingga Mei 2020.

Pertama, dugaan tidak ada penyaluran, tercatat 340 aduan pada bulan April dan 134 aduan pada bulan Mei.

Kedua, dugaan pendataan tidak valid, tercatat 113 aduan pada bulan April dan 159 aduan pada bulan Mei.

Ketiga, dugaan tidak dapat bantuan, tercatat 58 aduan pada bulan April dan 240 aduan pada bulan Mei.

Baca: Mendes PDTT Persilakan Antardesa Saling Investasi Lewat BUMDes

Keempat, dugaan tidak tepat sasaran, tercatat 7 aduan pada bulan April dan 69 aduan pada bulan Mei.

Terakhir, dugaan pemotongan bantuan, tercatat 9 aduan pada bulan Mei.

Halim mengatakan, aduan ini terjadi akibat adanya ketidaktepatan informasi.

Ia mencontohkan pada aduan perihal dugaan tidak ada penyaluran, munculnya aduan ini diduga karena kondisi program baru berjalan sehingga belum menjangkau banyak penerima manfaat.

"Ini sangat bisa di maklumi karena kondisi saat ini program baru berjalan tetapi sosialisasi sudah masif. Itu artinya, masyarakat sudah paham bahwa ada kebijakan BLT Dana Desa tetapi yang tersalur atau berproses baru sedikit. Artinya banyak yamg mengadukan tidal ada penyaluran di desanya," jelas Halim.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved