Mensos: Bantuan Sosial Diperpanjang Sampai Akhir Tahun, Tapi Besarannya Rp 300 Ribu Per Bulan

Wamendes: Orang Miskin di Desa Bertambah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan, program bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek akan diteruskan sampai Desember 2020.

Namun, besaran bansos yang diterima yang sebelumnya sebesar Rp 600 ribu akan dikurangi menjadi Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran. Setiap bulannya adalah Rp
300 ribu per KPM," kata Juliari saat konferensi pers, Rabu (17/6/2020).

Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan penerima manfaat tersebut.

Pemda harus segera menyerahkan data KPM kepada pemerintah pusat untuk didata secara detail.

Sehingga, bansos tersebut tetap sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Baca: Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Keluarkan Berbagai Jurus Untuk Validasi Data Penerima Bansos

Baca: Mensos Juliari: Juli-Desember Pemprov DKI Fokus Program Lain, Tak Lanjutkan Bansos Sembako

Baca: Belum Dapat Bantuan Sosial Tunai Rp600 Ribu? Begini Cara Melihat Data Penerima Bansos Covid-19

"Kami kembali lagi berikan kewenangan kepada daerah untuk berikan data," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy men menambahkan Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Masih terdapat 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk
kependudukan.

"Masih ada 20 juta nama yang belum singkron dengan nomor induk kependudukan yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," kata Muhadjir.

Pemerintah dalam memberikan bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 merujuk pada DTKS Kemensos, data non DTKS yang merupakan hasil musyawarah desa.

Warga yang masuk dalam DTKS mendapatkan bantuan reguler dari program keluarga harapan dan kartu sembako yang sudah dimulai sebelum adanya Pandemi.

Namun ada juga warga yang sudah masuk dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan reguler.

Menurut Muhadjir perbaikan data DTKS meliputi inclusion error dan exclusion error.

Artinya warga miskin yang belum terdaftar di DTKS akan dimasukan, dan warga non miskin yang terdaftar di DTKS akan dicoret.

"Akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan," katanya.

Menurut Muhadjir selain Bansos Reguler berupa PKH, kartu sembako, dan subsidi listrik, yang diberikan kepada warga yang tercatat di DTKS, juga ada Bansos Non reguler yang diberikan kepada warga di luar DTKS.

Bantuan tersebut bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT Kemendes.

"Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT desa pemerintah berikan perlindungan sosial kepada 60 persen keluarga Indonesia yang terdampak ekonomi sosial.

Ini bersumber dari bansos kemensos dan BLT kemendes. 

Belum termasuk bansos daerah baik yang kabupaten, kota atau provinsi," katanya.

Masyarakat Miskin

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie

Setiadi mengungkapkan, angka kemiskinan di desa meningkat dari 14,96 juta jiwa menjadi sekitar 20,06 juta jiwa.

"Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan munculnya lebih dari 5 juta masyarakat miskin baru di desa- desa seluruh Indonesia," kata Budi Arie.

Wamendes menyebut kasus positif tertular Covid-19 di desa jauh lebih kecil dari kota.Tentunya, hal ini membuat desa memiliki kemampuan bergerak lebih cepat untuk bangkit.

"Potensi pergerakan ekonomi desa sangat besar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," jelas Budi.

Selain program Jaring pengamanan Sosial (JPS ) termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Budi Arie menyebut kawasan perdesaan memiliki potensi untuk program ketahanan pangan, melalukan transformasi dan revitalisasi BUMDES dengan berbagai produk unggulan desa.

Termasuk program Padat Karya Tunai Desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat khusus nya di desa.

Untuk itu, Kementrian Desa bekerja sama dengan berbagai kemetrian dan lembaga lsinnya melaksanakan program intensifikasi pertanian di 1,8 juta Hektar lahan transmigrasi.

Selain berguna menjaga ketahanan pangan, juga mengurangi ketergantungan impor khusus nya produk- produk pangan.

"Kita harus mandiri. Bangsa ini mampu. Desa bisa di andalkan untuk memproduksinya," kata Budi. (tribun network/yud)