Kamis, 4 September 2025

Daftar Menteri yang Dianggap Layak Diganti Versi Pengamat, Ada dr Terawan hingga Yasonna Laoly

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin berpendapat terdapat sejumlah menteri yang layak diganti.

Penulis: Daryono
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah menteri disumpah saat pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. 

TRIBUNNEWS.COM - Rumor perombakan kabinet atau reshuffle kabinet mengemuka setelah video Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 dirilis.

Dalam rapat tersebut, Jokowi secara terang-terangan menyebut kinerja para menterinya tidak ada kemajuan berarti.

Jokowi mengancam bakal melakukan reshuffle jika tak ada perubahan kinerja menteri.

Dalam Sidang Kabinet itu, Jokowi tak menyebut jelas menteri-menteri mana yang kinerjanya tak sesuai harapan.

Baca: Deretan Jokowi Marah karena Kinerja Menteri, Pernah Marah karena Kurva Corona Tak Turun-turun

Baca: 5 Menteri dengan Kinerja Paling Rendah, Ada Menkes Terawan hingga Edhy Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin berpendapat terdapat sejumlah menteri yang layak diganti.

Berikut daftar menteri yang layak diganti menurut Ujang Komarudin:

1. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Terawan Agus Putranto
Terawan Agus Putranto (Mafani Fidesya Hutauruk)

Menkes Terawan menjadi salah satu menteri yang menurut Ujang layak diganti.

Menkes Terawan, kata Ujang, dinilai tak menjalankan instruksi Jokowi soal belanja anggaran Kemenkes.

Bahkan, Jokowi menyebut, belanja sektor kesehatan baru 1,53 persen dari Rp 75 triliun.

2. Menteri Sosial Juliari Batubara

Menteri Sosial Juliari Batubara
Menteri Sosial Juliari Batubara (Tribunnews.com/Mafani Fidesya Hutauruk)

Berdasarkan pendapat Ujang, Mensos Juliari juga layak diganti. 

Juliari dianggap tak bisa mengendalikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) Presiden kepada masyarakat.

Dalam beberapa kesempatan Jokowi diketahui memang menyoroti soal lambannya penyaluran bansos.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit."

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan