Breaking News:

Politikus PAN Protes Keras Soal Ketidakhadiran Menkumham Dalam Raker Dengan Komisi II DPR

Guspardi Gaus menyayangkan ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja Tingkat Satu

Dok/Man (dpr.go.id)
Anggota KomisI II DPR RI Guspardi Gaus. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota komisi II DPR RI dari fraksi PAN Guspardi Gaus menyayangkan ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja Tingkat Satu yang digelar Senin (29/6/2020) bersama Komisi II dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam rapat kerja tersebut seharusnya mendengarkan pandangan mini Fraksi sebagai sikap akhir terhadap rancangan UU tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU no 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Baca: Ramai-ramai Anggota Komisi II DPR Jengkel dengan Menkumham Yasonna Laoly

Presiden telah menugaskan kepada dua kementerian yaitu Kemendagri dan Kemenhumkam untuk mewakili pemerintah dalam Rapat Kerja Tingkat Satu bersama Komisi II DPR RI.

Kehadiran Kemendagri tidak dapat mewakili ketidakhadiran Menkumkham.

"Raker amat penting. Ini bisa diartikan pelecehan terhadap lembaga DPR dan mempertanyakan komitmen dan keseriusan Menkumham dalam menyikapi persoalan terkait pengesahan Undang-undang yang penting terkait pilkada serentak 9 Desember 2020. Padahal usulan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang dari Pemerintah," ujar politikus asal Sumbar itu kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakartaz Senin (29/6/2020).

Baca: Komisi II DPR RI Setujui Usulan Anggaran Tambahan Kemendagri Sebesar Rp 1,27 Triliun

Karena agenda itu sangat fundamental dan penting tetapi tidak dihadiri lengkap oleh utusan pemerintah, Guspardi meminta kepada Komisi II untuk menunda rapat.

"Menggagendakannya dalam waktu dekat serta meminta Kemenhumkam harus menghadirinya," ucapnya.

Setelah mendengar pendapat anggota Komisi II, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia selaku pimpinan rapat akhirnya memutuskan penundaan rapat kerja terkait pandangan mini fraksi terhadap Perppu Pilkada 2020.

Namun, Doli menyampaikan apresiasinya kepada Mendagri yang telah bersedia hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Berita Populer
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved