Breaking News:

Pro Kontra RUU HIP

"Kita Ngadepin Covid-19 Tapi Ribut soal Pancasila, Komunisme dan Khilafah, Korelasinya apa?"

Sementara RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Umat Islam yang tergabung dalam Forum Ormas Islam Siaga Umat (Formasi) melakukan unjuk rasa menentang Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR RI, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (24/6/2020). Dalam aksinya, Formasi mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan sekaligus memastikan RUU HIP tidak akan menjadu Undang-Undang karena dinilai telah merendahkan Pancasila. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR dinilai telah kehilangan orientasinya dengan mempertahankan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Program Legislasai Nasional (Prolegnas) 2020.

Padahal RUU HIP telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Pernyataan Mahfuz ini, menanggapi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM (HAM) Yasonna H Laoly, serta DPD RI dalam Rapat Kerja, Kamis (2/7/2020), yang mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas 2020, serta melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas.

Sementara RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020.

RUU HIP tetap dipertahankan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Disaat bersamaan Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kamis (2/7/2020).

Para veteran dan purnawirawan TNI-Polri mendukung RUU HIP diganti menjadi RUU RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pergantian tersebut juga harus mencakup substansi materi hingga isinya.

"RUU HIP ini bikin hancur-hancuran kohesi sosial, jadi pembelahan sekarang. Apa urusannya, kita ngadepin Covid-19 saat ini ribut soal Pancasila, komunisme dan khilafah. Korelasinya apa? Hanya bangsa yang aneh saja, menciptakan isu-su yang memperlemah kekuatan kebersamaan saat bangsa kita krisis," kata Mahfuz.

Sekjen DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik
Sekjen DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik (Partai Gelora Indonesia)

Mahfuz menegaskan, RUU HIP tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved