Pro Kontra RUU HIP
"Kita Ngadepin Covid-19 Tapi Ribut soal Pancasila, Komunisme dan Khilafah, Korelasinya apa?"
Sementara RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Umat Islam yang tergabung dalam Forum Ormas Islam Siaga Umat (Formasi) melakukan unjuk rasa menentang Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR RI, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (24/6/2020). Dalam aksinya, Formasi mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan sekaligus memastikan RUU HIP tidak akan menjadu Undang-Undang karena dinilai telah merendahkan Pancasila. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
"Dampak Covid-19 tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita, menurut BPS minus 7 persen," katanya.
Ia berharap DPR lebih fokus lagi dan kongkret membantu pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19.
"Contoh, misalnya soal biaya rapid test mahal. Kenapa DPR tidak membahas kebijakan yang mengikat pemerintah agar biayanya digratisin atau disubsidi. Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan. Padahal kalau ada rekstrukturisasi, bisa terjadi gelombang kolaps UKMK secara bersamaan," pungkasnya.
Berita Terkait
