Jokowi Menolak Laporan Menteri Saat Rapat Bahas Lonjakan Kasus Covid-19

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan,  Jakarta, Senin (13/7/2020).

Ada yang berbeda dalam rapat terbatas kali ini, Presiden meminta jajaran kabinetnya tidak menyampaikan laporan hasil penanganan.

Melainkan, memberikan tanggapan atas lonjakan kasus yang terjadi.

"Tolong tidak usah memberikan laporan tapi apa yang saya sampaikan itu tolong diberikan tanggapan," kata Presiden.

Biasanya dalam rapat terbatas penanganan Covid-19. setelah Presiden memberikan pengantar maka para menteri menyampaikan laporan kerja yang telah dilakukan. 

"Saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan, apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya apa dan pendek-pendek," katanya.

Baca: Jokowi Nilai Perlunya Bangun Kepercayaan di Masyarakat Pentingnya Protokol Kesehatan

Dalam rapat tersebut Presiden menyinggung lonjakan kasus di dua wilayah yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Misalnya pada Kamis pekan lalu, lonjakan kasus terjadi di Jawa Barat dengan adanya temuan 1262 kasus positif di Secapa AD.

Sementara itu pada Ahad kemarin lonjakan kasus terjadi di DKI Jakarta yakni 404 kasus dan  rasio perbandingan antara jumlah pasien positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa atau Positivity rate 10,5 persen atau melonjak 2 kali lipat.

"Tolong ini menjadi perhatian," katanya.

Dalam rapat Presiden  meminta tracing, testing, dan treatment fokus di delapan provinsi yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu harus ada peningkatan alat kesehatan di wilayah itu.

"Khususnya bed, APD,  obat-obatan, ventilator, kamar isolasi, ini juga masih memerlukan tambahan untuk provinsi-provinsi yang saya sebut. Kalau memang kekurangan agar kementerian kesehatan bisa menyampaikan ke menteri PU agar bisa segera diselesaikan," katanya.

Presiden juga meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pengendalian perjalanan di wilayah perbatasan.

Alasannya kasus Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau Imported case meningkat. 

"Pengendalian wilayah perbatasan, dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Ini betul-betul harus kita jadikan perhatikan lagi karena imported case dari luar negeri juga kita lihat meningkat," kata Presiden.

Selain itu kepala negara menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk  melakukan komunikasi yang partisipatif dalam pengendalian Pandemi Covid-19, sehingga membangun kepercayaan dalam penanganan penyebaran virus.

"Membangun trust berbasis ilmu pengetahuan, science dan juga data science guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," katanya. 

Baca: Presiden Singgung Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta

Terakhir Presiden meminta Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan semakin digencarkan.

Karena menurutnya masih ada wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan mengenai jaga jarak penggunaan masker, cuci tangan, karena dari survei yang kita lihat di Jatim, saat saya ke Jatim, survei mereka di jatim untuk mereka, 70 persen masyarakat tidak menggunakan masker," kata Presiden.

Ia mengatakan sosialisasi disiplin menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen.

Mulai dari kampus, TNI-Polri, Ormas, Relawan, hingga tokoh masyarakat. 

"Ini mobilisasi yang saya inginkan mobilisasi di Polri, TNI, Ormas, relawan, tokoh, di kampus semua digerakkan untuk mengampanyekan itu sekaligus melakukan pengawasannya," pungkasnya.