Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Komisi III DPR Akan Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Temuan MAKI Soal Surat Jalan Djoko Tjandra

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti foto surat jalan Djoko Tjandra kepada Komisi III DPR RI.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan foto dugaan surat jalan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (14/7/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti foto surat jalan Djoko Tjandra kepada Komisi III DPR RI.

Surat jalan yang diterbitkan sebuah instansi tersebut berisi Djoko Tjandra selaku konsultan bepergian menggunakan pesawat terbang dari Jakarta ke Pontianak pada 19 Juni 2020 .

Kemudian ia kembali dari Pontianak ke Jakarta pada 22 Juni 2020.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry didampingi dua anggota Komisi III DPR, Sarifudin Sudding dan Arsul Sani menerima langsung bukti tersebut dari Boyamin Saiman selaku koordinator MAKI.

Herman Herry mengatakan, dokumen tersebut menurut keterangan dari Boyamin adalah surat jalan dari institusi terhadap Djoko Tjandra.

Baca: Soal Kasus Djoko Tjandra, MAKI Apresiasi Komisi III DPR

Untuk itu, Komisi III DPR akan menindaklanjuti bukti surat perjalanan dinas tersebut saat rapat gabungan bersama aparat penegak hukum, kepolisian, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Akibat kami telah menerima dokumen yang katanya surat jalan dari institusi, sesuai dengan hasil rapat dengan Dirjen Imigrasi kemarin, kami memutuskan untuk memanggil institusi terkait penegakan hukum misalnya kepolisian dan kejaksaan," kata Herman Herry, usai menerima MAKI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Sebelum menggelar rapat gabungan, kata Herman, Komisi III DPR akan terlebih dahulu berkirim surat ke pimpinan DPR.

Baca: MAKI Pastikan Data Terkait Djoko Tjandra yang Diserahkan ke Komisi III Dapat Dipertanggung Jawabkan

Menurutnya, surat akan dikirim ke pimpinan DPR minimal lima hari sebelum jadwal pemanggilan.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved