Breaking News:

KPK Ingatkan Tersangka Hong Arta Untuk Penuhi Panggilan Senin Pekan Depan

KPK mengingatkan agar direktur sekaligus komisaris PT Sharleen Raya atau JECO Group, Hong Arta untuk menghadiri pemeriksaan.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar direktur sekaligus komisaris PT Sharleen Raya atau JECO Group, Hong Arta untuk menghadiri pemeriksaan, Senin (20/7/2020).

Hong Arta merupakan tersangka kasus dugaan proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

"KPK mengingatkan kepada tersangka untuk bersikap kooperatif dan segera memenuhi kewajiban hukum tersebut sebagaimana pemanggilan penyidik KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Ali mengatakan, penyidik KPK sebelumnya mengagendakan pemanggilan terhadap Hong Arta untuk hadir dalam pemeriksaan, Senin (13/7/2020).

Baca: Perkuat Pengawasan Dana Desa, KPK dan Kemendes PDTT Sepakati Pertukaran Data dan Informasi

"Namun kami mendapatkan informasi sebagaimana surat tertanggal 13 Juli 2020 yang disampaikan oleh Tim PH tersangka perihal permohonan penundaan pemeriksaan kliennya," kata Ali.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam perkara ini, setelah KPK membawa 11 tersangka ke meja hijau.

Hong Arta belum ditahan penyidik KPK sejak ditetapkan tersangka pada 2 Juli 2019.

Baca: Perbaiki Tata Kelola Aset Daerah, KPK Gelar Rapat Koordinasi Bersama Pemda Jateng, BPN, dan PLN

Dalam perkaranya, komisaris sekaligus direktur utama PT Sharleen Raya JECO Group itu diduga kuat telah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Diduga Arta telah memberikan uang sebesar Rp10,6 miliar.

Pemberian dilakukan pada 2015.

Selain itu, Hong Artha juga diduga telah memberikan uang senilai Rp1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota DPR periode 2014-2019 pada 2015.

Atas perbuatannya, Hong Arta disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Populer
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved