Prabowo Disebut akan Pertahankan Kapolri Listyo, Boni Hargens: Untuk Jaga Stabilitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi sekaligus analis politik Boni Hargens memberikan respons atas desakan koalisi masyarakat sipil dan sejumlah elemen masyarakat yang menuntut pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit usai aksi massa akhir Agustus 2025 kemarin. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, membacakan 12 tuntutan masyarakat sipil, 29 Agustus 2025 lalu.

Dimana salah satunya usulan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri. 

Menanggapi desakan tersebut, Boni Hargens menilai Kapolri Listyo Sigit adalah simbol institusi Polri yang saat ini memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah situasi politik yang dinamis.

Menurut Boni, Presiden Prabowo justru membutuhkan Listyo Sigit untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara.

Sebagai prajurit yang siap menjalankan perintah presiden, kata Boni, Listyo fokus menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk menindak tegas aksi massa yang mengancam markas kepolisian (Mako Brimob). 

“Atas perintah Presiden Prabowo, dan dalam koordinasi lintas sektoral dengan pimpinan TNI dan BIN, Kapolri berhasil mengendalikan situasi. Itu prestasi yang patut diapresiasi," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025).

Boni menjelaskan jabatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002.

Menurut doktor lulusan terbaik Universitas Walden, Amerika Serikat itu, keputusan mencopot atau mempertahankan Kapolri harus mempertimbangkan konteks politik dan strategi pemerintahan secara keseluruhan.

"Bagi saya, mempertahankan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk menjaga kekuatan institusi keamanan dan menghindari turbulensi yang bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang pemerintah," tandas Mantan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA itu.

Karena, kata Boni, pencopotan Kapolri di tengah situasi yang sensitif dapat memicu ketidakpercayaan publik dan persepsi negatif terhadap pemerintah karena dianggap internal pemerintah tidak solid.

Dia khawatir wacana pergantian di tengah demonstrasi dan tekanan politik yang berlangsung belakangan ini  membuka celah bagi lawan politik untuk mengail di air keruh.

"Mempertahankan Kapolri memungkinkan pemerintah fokus pada reformasi institusi secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh gejolak kepemimpinan," tegas dia.

Lebih lanjut, Boni menilai langkah tersebut juga mencerminkan pendekatan hati-hati dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif, sambil menghadapi tekanan politik dan tantangan besar di institusi keamanan.