Breaking News:

Hadapi Resesi Ekonomi, Wakil Ketua Komisi XI Minta Pemerintah Beri Stimulus Pelaku UMKM

apabila berkaca pada krisis 1998 silam, dapat dilihat bahwa motor pemulihan ekonomi Indonesia adalah pelaku usaha kecil dan mikro.

TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pekerja menggoreng tempe goreng khas Bandung di toko oleh-oleh di Jalan Soekarno Hatta, seberang Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta pemerintah memberikan stimulus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi.

"Menghadapi ancaman resesi ekonomi saya menyarankan pemerintah untuk memperbesar stimulus bagi pelaku usaha UMKM. Hal ini disebabkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional," ujar Amir, kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).

Amir mengatakan apabila berkaca pada krisis 1998 silam, dapat dilihat bahwa motor pemulihan ekonomi Indonesia adalah pelaku usaha kecil dan mikro.

Baca: Menteri BUMN Erick Thohir Digugat Serikat Pekerja Pertamina

Baca: Jadi Perusahaan Terbaik di Bidang CSR, Pertamina Raih 5 Penghargaan

Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu memberikan support kepada pelaku usaha UMKM dalam bentuk yang beragam.

Misalnya seperti pemberian kredit modal kerja, atau yang lebih inovatif seperti BUMN porsi serapan produk UMKM-nya ditingkatkan.

"Jika BUMN mampu menyerap produk UMKM lebih besar, ada daya tarik UMKM untuk menambah kapasitasnya, hal ini juga akan membuat pelaku UMKM naik kelas," kata dia.

Selain itu, Amir menuturkan pemerintah perlu mempercepat realisasi stimulus dunia usaha. Pemberian berbagai macam insentif pajak harus disertai dengan kemudahan akses bagi pengusaha.

Menurutnya selama ini prosedur memperoleh keringanan pajak relatif rumit.

Adapun ketika stimulus dunia usaha baru cair 6,8 persen, Amir melihat ada permasalahan dalam administrasi yang harus dipermudah. Dengan begitu, pelaku usaha bisa cepat menyerap kembali karyawan yang di-PHK.

"Yang tidak kalah penting pemerintah juga perlu menjaga agar jumlah orang miskin baru akibat PHK dan pekerja yang dirumahkan tidak meningkat. Bantuan sosial perlu diperluas penerimanya. Data harus lebih tepat sasaran, jadi yang menerima benar-benar yang membutuhkan," kata politikus PPP tersebut.

"Koordinasi antara pusat dan daerah juga harus di optimalkan. Kami berharap adanya Komite Pemulihan Ekonomi bisa mempercepat proses dan kebutuhan regulasi bantuan sosial," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved