Breaking News:

Fraksi PAN DPR Minta Presiden Jokowi Lakukan Evaluasi Terhadap Mendikbud Nadiem Makarim

Banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.

Tangkap Layar
Mendikbud Nadiem Makarim dalam wawancara daring dengan media, Sabtu (11/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kepada Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).

Saleh beralasan Nadiem belum menorehkan prestasi selama menjabat posisi yang dahulu diisi oleh Muhadjir Effendi tersebut. Dia juga mempertanyakan keahlian spesifik dari Nadiem.

"Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA," ujar Saleh, kepada wartawan, Jumat (24/7/2020).

Baca: Cak Imin ke Nadiem: Kualat Nanti Kalau Tak Libatkan NU dan Muhammadiyah

"Sementara bisnis yang digelutinya sebelum jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," imbuhnya.

Saleh turut menyoroti kerapnya polemik, perdebatan dan kontroversi yang ditimbulkan oleh Nadiem melalui kebijakannya.

Salah satunya terkait lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi Program Organisasi Penggerak (POP) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. Imbasnya, Muhammadiyah dan LP Ma'arif NU mundur dari program tersebut.

Baca: Mendikbud Nadiem Rencanakan Penguatan Pendidikan Seni

"Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," ungkapnya.

"Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," tambah Saleh.

Oleh karenanya, Saleh menilai Presiden Jokowi harus segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem. Bahkan, dia mendesak presiden mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem.

Baca: Nadiem Izinkan Penggunaan Dana BOS untuk Beli Alat Protokol Kesehatan hingga Kuota Internet

Saleh menilai pengganti Nadiem haruslah sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud.

"Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved