Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Pakar Hukum: Jaksa Hanya Berhak Ajukan Banding dan Kasasi

Ia mengatakan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan membuktikan perkara mulai dari tingkat pertama, upaya banding, hingga kasasi.

Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengatakan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan membuktikan perkara mulai dari tingkat pertama, upaya banding, hingga kasasi.

Menurut dia, upaya pembuktian itu yang seharusnya dimaksimalkan Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, untuk mengajukan Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana ataupun ahli waris.

"Jaksa sebagai alat negara telah diberikan kesempatan membuktikan dugaan tindak pidana dalam sidang tingkat pertama, banding dan kasasi," kata dia, saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Baca: Kejagung Periksa Oknum Jaksa yang Viral Karena Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Selama ini, kata dia, Jaksa Penuntut Umum telah berupaya mengajukan PK. Hal ini, seperti di perkara Muchtar Pakpahan, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Syahril Sabirin.

Namun, kata dia, upaya PK itu hanya sebagai yurisprudensi. Sebab, tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca: Jaksa Ragukan Surat Sakit Djoko Tjandra

Pasal 263 ayat 1 KUHAP, menyatakan:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Mengacu pada aturan itu, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan mengalami kesulitan jika mengeksekusi buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali terkait kasus hukum yang menjerat Djoko Tjandra. Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan PK melalui putusan no. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal, (11/6/2009).

Pada putusan PK, Djoko Tjandra dihukum pidana penjara selama 2 tahun. Putusan itu berbeda dengan putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa Djoko Tjandra dilepas dari segala tuntutan hukum.

"Inilah masalahnya sekarang. Ada putusan PK yang incraht. Sehingga, jaksa mau eksekusi, tetapi ada problem yuridis," ujarnya.

Suparji menambahkan upaya hukum seharusnya berpedoman pada norma dan bukan hanya sekedar melakukan eksperimen.

"Hendaknya proses hukum memperhatikan filosofi dan norma hukum. Bukan eskperimentasi hukum, karena Indonesia negara yang menganut civil law," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved