Breaking News:

Virus Corona

6 Rekomendasi KSDI dalam 6 Bulan Penanganan Covid-19

Seharusnya memberikan sanski yang tegas kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan seperti diskualifikasi.

ist
Yayan Sopyani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan kesehatan di atas ekonomi sudah benar dan tepat sebab kesehatan dan dan keselamatan rakyat harus diutamakan.

Langkah ini juga harus disertai dengan usaha-usaha baik melalui UU, aturan atau kebijakan.

Misalnya dengan menerbitkan inpres baru yang lebih tegas, juga dengan politik anggaran yang mengutamakan kesehatan rakyat.

Demikian salah satu rekomendasi Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) yang dibacakan Ketua KSDI Yayan Sopyani usai webinar nasional dengan tema "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia," menyedot perhatian publik luas.

Maya Sofia
Maya Sofia (ist)

Dipandu moderator yang juga Ketua Dewan Pembina KSDI Maruarar Sirait, hadir para narasumber adalah Polhukam Mahfud MD, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari.

Rekomendasi KSDI kedua, sambung Yayan, bahwa kebijakan memberi sanski seperti menyekolahkan atau menunda pelantikan para calon kepala daerah yang jelas-jelas melanggar disiplin protokol kesehatan sangat tidak tepat, terlalu ringan, tidak memberikan efek jera dan terlambat.

Baca: Dipandu Maruarar Sirait, Webinar Perdana KSDI Sedot Perhatian Publik

Seharusnya memberikan sanski yang tegas kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan seperti diskualifikasi.

"Rekomendasi ketiga, dalam rangka menjaga keselamatan jiwa rakyat Indonesia, apabila tidak ada jaminan dan kepastian bahwa Pilkada bisa dijalankan sesuai protokol kesehatan maka Pilkada 2020 sebaiknya ditunda dan segera merealokasi anggaran Pilkada 2020 menjadi anggaran penanganan Covid-19," jelas Yayan.

Rekomenasi keempat, harus ada instrumen hukum yang tegas dan jelas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sehingga menimbulkan efek jera.

Kelima, pemerintah dan aparat harus memberikan teladan kepada masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan bila ada yang melanggar maka harus dihukum dua kali lipat dari masyarakat biasa.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved