Mendagri Tito Karnavian Ungkap Strategi Utama Perang Lawan Covid-19

Terkait lockdown, Tito Karnavian bahwa dalam UU Karantina Kesehatan diatur sejumlah cara dalam menekan penularan corona salah satunya melalui lockdown atau karantina wilayah.

Karantina wilayah ini harus dijalankan dengan sejumlah persyaratan sehingga menjadi ideal. Lockdown tidak bisa dilakukan dengan sembarangan sebab harus ada faktor pendukung, yang salah satunya adalah letak geografi suatu wilayah.

"Pertama, geografi mendukung untuk dilakukan lockdown. Nah, daerah-daerah di Morotai, Bangka Belitung, di Pulau mudah melakukan karantina wilayah karena apa? Alamnya mendukung karena spiritnya mencegah orang, melarang, lalu diikuti stay at home. Masa inkubasi, lebih panjang lebih baik," ucap Tito.

Menurut Tito, lockdown akan sulit diterapkan di Jakarta karena Jakarta saling bersinggungan dengan kota-kota lainnya seperti Tangerang, Bekasi, Depok.

Wilayah wilayah itu, dengan berbagai jalan tikus, sudah tak ada batasnya lagi dengan Jakarta.

Selain itu, sejumlah rumah penduduk di wilayah DKI sudah dipadati oleh penduduk dan hal itu jelas menimbulkan kerumunan sehingga penerapan lockdown dan stay at home di Jakarta tidak efektif. Maka opsi terbaik yang bisa diterapkan di Jakarta adalah dengan PSBB.

Dalam webinar ini, Tito juga menjawab desakan sejumlah pihak yang meminta Pilkada 2020 ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi klaster penularan saat Pilkada. Tito menegaskan, hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.

Sehingga tidak ada jaminan yang pasti. Bila pun Pilkada menjadi tahun 2021 maka tak ada jaminan juga akan selesai.

"Korea Selatan tetap melaksanakan Pemilu di masa peak (puncak) kasus corona. Selain itu negara-negara seperti Jepang, Prancis hingga Polandia juga menggelar Pemilu. Bahkan Amerika lebih masif sebab akan ada Pemilihan Presiden.

Di beberapa negara lain, Jepang, Prancis, Polandia, juga melaksanakan, ada yang menunda bulan," ucap Tito, sambil mengatakan tidak ada yang bisa memastikan tahun 2021 pandemi selesai sehingga skenario untuk melaksanakan Pilkada di tahun 2020 menjadi opsi pada saat ditentukan bulan Mei.

Terkait dengan kabar akan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jilid II, Tito Karnavian belum memastikan hal tersebut. Tito hanya memerinci wacana penerbitan Perppu untuk mengatur secara keseluruhan pencegahan, penanganan, dan penegakan Covid-19. Kemudian, perppu khusus mengenai persoalan penerapan secara ketat protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Terkait opsi kedua, Tito Karnavian menyebut adanya peluang diskualifikasi pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksinya bisa administratif, yang berupa peringatan I, II, III hingga diskualifikasi.

Proses sanksi peringatan hingga diskualifikasi akan melalui mekanisme sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan agar penanganan pelanggaran lebih objektif dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mendiskualifikasi lawan politiknya.

Sementara terkait opsi pertama, Tito Karnavian menuturkan sejauh ini belum ada undang-undang (UU) yang spesifik mengatur mengenai penanganan Covid-19. Karena itu, dibutuhkan perppu yang berlaku nasional.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) juga mendorong pemerintah daerah (pemda) menerbitkan peraturan daerah (perda) soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan.