Breaking News:

Sidang Etik KPK

Dewan Pengawas KPK Tak Temukan Unsur Gratifikasi dalam Kasus Etik Firli Bahuri Naik Helikopter Mewah

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan adanya dugaan gratifikasi dalam kasus pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri menjalani sidang etik dengan agenda pembacaan putusan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberikan hukuman ringan yakni sanksi berupa teguran tertulis 2 terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terkait pelanggaran kode etik. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan adanya dugaan gratifikasi dalam kasus pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri.

Sebagaimana diketahui, Firli sudah dijatuhi sanksi ringan oleh Dewas KPK lantaran bergaya hedonis dengan menumpangi helikopter mewah ketika melakukan perjalanan Baturaja-Palembang-Jakarta.

"Semua yang disampaikan sudah diperiksa di dalam klarifikasi, semua itu tidak terbukti, tidak ditemukan adanya pembuktian tentang pertemuan antara yang bersangkutan dengan seseorang dari pihak penyedia jasa penerbangan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Firli menumpangi helikopter dengan nomor registrasi PK-JTO.

Baca: Pegawai Mundur karena Kondisi KPK Berubah, Dugaan ICW: Firli Bahuri jadi Ketua hingga Revisi UU KPK

Heli dengan nomor registrasi PK-JTO itu dioperasikan PT Air Pacific Utama, perusahaan penyewaan helikopter yang berkantor di Lippo Cyber Park, Boulevard Gajah Mada, Lippo Karawaci, Tangerang.

Meski dioperasikan PT Air Pacific Utama, pemilik heli tersebut yakni perusahaan asal Singapura, Sky Oasis Pte. Ltd.

"Pun pihak penyedia helikopter sudah memberikan keterangan yang jelas bahwa semua itu tidak ada pemberian atau fasilitas yang diberikan termasuk diskon," tutur Tumpak.

Karena itu, Tumpak menegaskan, Dewan Pengawas KPK tidak bisa berbuat lain, selain berdasarkan kepada fakta.

Baca: Buntut Gunakan Heli, Firli Bahuri Langgar Kode Etik dan Terima Sanksi Ringan, ICW: Harusnya Mundur

"Karena Dewan Pengawas juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, berbeda kalau ini dilakukan penyelidikan atau penyidikan, itu menyangkut tindak pidana. Kalau Dewas hanya membahas atau mengadili yang berhubungan dengan pedoman perilaku. Itulah yang disebut setiap insan KPK harus memposisikan diri bahwa dia adalah seorang insan KPK," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved