Breaking News:

Perkuat Kewenangan, DPD Minta Tidak Diatur Dalam UU MD3

Jika lembaga-lembaga lain punya UU tersendiri seperti UU KPK, BPK, Bank Indonesia, Kepolisian, dan sebagainya, DPD mestinya juga punya UU tersendiri.

ist
Abraham Liyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abraham Liyanto mengusulkan agar DPD tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

DPD harus punya UU sendiri yang merupakan turunan dari UUD 1945, Pasal 22 C ayat 4 dan Pasal 22 D ayat 4.

"DPD itu lembaga sejajar dengan DPR. Diatur oleh UUD 1945. Harus punya UU tersendiri," kata Abraham di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Ia menjelaskan kedudukan DPD yang masuk dalam UU MD3 membuat DPD seperti lembaga mandul. Apalagi kewenangan DPD sudah terbatas diatur dalam UUD 1945. 

Dalam Pasal 22 D, dinyatakan DPD hanya ‘dapat mengajukan’ dan ‘ikut membahas’ berbagai UU. DPD tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan.

Baca: Bamsoet: DPD RI Harus Menjadi Penyeimbang Tugas DPR dan Pemerintah

Abraham menyebut jika lembaga-lembaga lain punya UU tersendiri seperti UU KPK, BPK, Bank Indonesia, Kepolisian, dan sebagainya, DPD mestinya juga punya UU tersendiri. 

Dengan UU tersendiri, DPD tidak perlu menunggu amendemen UUD lagi agar bisa lebih efektif atau tidak mandul seperti sekarang. 

Dengan UU tersendiri pula, keterbatasan pada UUD 1945 itu bisa diatasi karena DPD bisa mengatur rumah tangganya dan bisa mengeksekusi setiap persoalan daerah tanpa dibatasi oleh UU MD3.

Dia menegaskan semua petinggi di negara secara pribadi mendukung DPD sebagai lembaga cek and balance. 

Semua mendukung DPD sebagai kamar kedua dari parlemen Indonesia. Tujuannya agar putusan DPR punya perimbangan dari DPD. 

Baca: Bamsoet: Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved