Tidak Ada Demo Buruh Tolak UU Cipta Kerja di Kampung Halaman Jokowi Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM, SOLO -  DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.

Karena dinilai merugikan, buruh pun menggelar aksi unjuk rasa serentak di berbagai wilayah Indonesia hari ini, Selasa (6/10/2020).

Meski demikian, bisa dipastikan tak ada aksi demo buruh di Solo maupun Sukoharjo.

Ketua DPD SBSI 92 Jateng, Suharno mengatakan pihaknya sampai saat ini masih mengkaji soal mogok kerja itu.

"Belum ada mogok kerja. Ini (UU) sudah disahkan, kami akan mengkaji soal aksi mogok kerja itu," papar dia, Selasa (6/10/2020).

Meski tak ada aksi mogok, Suharno mengatakan, kaum buruh di Jateng dan Solo kecewa dengan disahkannya UU Cipta Kerja.

Baca: BREAKING NEWS : Demo UU Cipta Kerja di DPRD Jabar, Terdengar Tembakan Gas Air Mata

Suharno menilai dengan disahkannya RUU Cipta Kerja jelas DPR RI dan Pemerintah tidak mengakomodir suara yang muncul di publik.

"RUU disahkan tidak mengakomodir suara yang muncul di publik," papar Suharno, Selasa (6/10/2020).

Menurut dia, banyak fraksi di DPR RI yang menerima pengesahan ini dan tidak mendengar suara rakyat.

Hal tersebut menjadi sesuatu yang aneh dan terkesan terburu-buru.

"Ini aneh karena mayoritas Fraksi di DPR menerima," kata dia.

Menurut mereka, pembahasan UU Cipta Karya ini masih bisa lebih panjang waktunya.

"Kenapa terkesan terburu-buru sekali," kata Suharno.

Dia menegaskan, akan melakukan perlawanan dari jalur yang tepat.

"Nanti bisa kita pikirkan melalui jalur apa untuk bisa mengkaji ulang UU yang sudah disahkan tersebut," papar dia.

Karena Covid

Di Sukoharjo, juga tak ada seruan mogok kerja dari serikat buruh.

Ketua Forum Peduli Buruh Kabupaten Sukoharjo, Soekarno mengatakan tidak ada aksi buruh pada tanggal 6-8 Oktober ini.

Itu mengingat angka kasus Covid-19 di Sukoharjo yang masih belum mengalami penurunan sampai saat ini.

"Dalam pertemuan itu, kita sepakat tidak melakukan aksi yang mengerahkan banyak massa, dan tidak melakukan mogok kerja," katanya, Selasa (6/10/2020).

Soekarno sendiri mengaku kecewa dengan pengesahan regulasi tersebut.

Terlebih lagi, sejumlah pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai pro dan kontra.

"Kami tetap kecewa pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU Omnibus Law, yang selama ini kita tolak," jelas Soekarno, Selasa (6/10/2020).

Ditambah lagi, pengesahan undang-undang itu terjadi ketika sejumlah serikat buruh melakukan pertemuan tripartit di Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispenaker) Sukoharjo pada Senin (5/10/2020).

Terpisah, Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, pencegahan aksi buruh turun kejalan itu untuk mengantisipasi penularan virus corona.

"Nanti kalau ada yang melakukan aksi (demo), kita sudah sepakat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo untuk membubarkan," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul UU Omnibus Law Disahkan DPR, Tak Ada Demo Buruh di Kampung Halaman Jokowi, Ini Alasan Serikat Buruh