Breaking News:

UU Cipta Kerja

Jurnalis Alami Kekerasan Saat Liput Demo UU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Aksi Kemarin Sudah Brutal

Sejumlah jurnalis dikabarkan mendapatkan tindak kekerasan hingga intimidasi dari aparat kepolisian saat meliput unjuk rasa UU Cipta kerja.

Tribunnews.com/Igman Ibrahim
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan saat mengunjungi Mabes Polri, Senin (6/7/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah jurnalis dikabarkan mendapatkan tindak kekerasan hingga intimidasi dari aparat kepolisian saat meliput unjuk rasa terkait penolakan UU Cipta Kerja yang berlangsung Kamis (8/10/2020).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta semua pihak untuk memposisikan sebagai aparat yang bertugas.

"Tanyakan pada dirimu dan berusaha untuk empati, seandainya engkau ada diposisi seperti mereka, apakah yang mereka lakukan itu sepenuhnya harus dipersalahkan?" ujar Arteria, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (9/10/2020).

Arteria sendiri tetap meyakini bahwa kehadiran polisi humanis itu wajib hukumnya di dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi kepolisian, baik yustisial maupun non yustisial.

Namun, dia mengajak semua pihak untuk melihat lebih dalam, lebih cermat, dan lebih bijak.

Apalagi menurutnya aparat keamanan sudah sangat sabar dan tetap mematuhi serta berpegang pada standar operasional prosedur (SOP).

Baca: Polisi Akui Sempat Tahan Jurnalis Media Online, Kini Dilepas, Bagaimana Nasib 17 Jurnalis Persma?

Baca: Belasan Jurnalis Dilaporkan Hilang dan Tidak Bisa Dihubungi Usai Meliput Demo di Jakarta

demo kekerasan jurnalis wartawan
demo kekerasan jurnalis wartawan ()

"Aksi kemarin sudah brutal, sudah bukan demonstrasi lagi melainkan gerakan anarki yang menempatkan keadaan sudah tidak dalam keadaan ideal. Sehingga perlu dilakukan giat pengamanan yg lebih represif lagi," kata dia.

Dalam banyak kasus tatkala polisi bersikap keras, Arteria melihat mereka kerap diliput oleh media disertai dengan informasi yang tidak berimbang untuk kemudian disebarluaskan dan menjadi viral.

Menurutnya itu akan mengesankan polisi melanggar hak asasi manusia. Pemberitaan media disebutnya kerap tidak memuat informasi pendahuluan mengapa polisi mengambil kebijakan seperti itu.

"Hal seperti ini pun harusnya menjadi bagian pertimbangan untuk kemudian kita bisa lebih bijak menyikapinya. Bayangkan keadaan sudah gaduh, ditambah lagi pemberitaan yang mohon maaf, mungkin saja tidak obyektif, hal ini akan semakin memperkeruh suasana," jelasnya.

Di sisi lain, politikus PDIP tersebut juga meminta semua pihak memahami bahwa Polri harus memastikan tidak hanya menjaga aksi demonstrasi tapi juga wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi mereka yang tidak ikut demo.

Karenanya, Arteria menyebut kepolisian tentu punya pandangan dan pemahaman yang berbeda. Apalagi untuk memastikan keadaan keamanan negara dapat terkendali, termasuk memastikan simbol-simbol negara dan fasilitas umum terjaga dengan baik.

"Kan teman-teman jurnalis juga tahu dan kalau mau jujur nggak mungkin Polri tiba-tiba melakukan kekerasan kalau tidak ada kejadian atau peristiwa pendahuluan, yang seringkali peristiwa itu tidak pernah diungkap oleh teman-teman media," tegasnya.

"Percayalah, penanganan aksi demonstrasi oleh Polri jauh lebih baik dibandingkan dengan demonstrasi di Amerika Serikat sekalipun yang konon selalu mengagung-agungkan tentang HAM. Apalagi kita punya Kapolri Bang Idham yang sangat humanis," pungkas Arteria.
.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved