Breaking News:

Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh Sebagai Tersangka Korupsi PT Dirgantara Indonesia

KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh saat digiring dari Gedung KPK, Kamis (22/10/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017.

Budiman ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aerostructure periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017), kala menjabat di PT DI.

Penetapan tersangka terhadap Budiman Saleh merupakan pengembangan kasus yang telah menjerat mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.

Baca juga: Selidiki Korupsi di PT Telkom, KPK Buka Peluang Mintai Keterangan Direksi

"Dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020, yakni BUS (Budiman Saleh)," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Karyoto membeberkan, kasus ini bermula dari rapat dewan direksi PT DI pada akhir 2007 yang antara lain membahas dan menyetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/pembeli PT DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek.

Baca juga: Jaksa KPK Bongkar Sejumlah Pihak Pemberi Gratifikasi Rp 37 Miliar pada Nurhadi dan Menantunya

Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan dewan direksi dengan dasar pemberian kuasa kepada direktorat terkait.

"Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017," kata Karyoto.

Sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan direksi tersebut, para pihak di PT DI melakukan kerja sama dengan Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan, yakni PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, dan PT Niaga Putra Bangsa serta Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT Selaras Bangun Usaha untuk menjadi mitra penjualan.

Baca juga: KPK Periksa Project Manager PT Wijaya Karya pada Kasus Korupsi Jembatan Bangkinang

Penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved