Breaking News:

UU Cipta Kerja

Istana: Tidak Ada Karyawan Kontrak Seumur Hidup dalam UU Cipta Kerja

Pemerintah membantah adanya penerapan Karyawan Kontrak Seumur Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tribun Jabar/Zelphi
Koordinator demo buruh yang berada di atas mobil komando berhenti di muka pabrik cat dan lem, PT San Central Indah, Jalan Raya Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menunggu perwakilan pekerja agar ikut dalam iring-iringan demonstrasi menuju Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Senin (2/11/2020). Dampak dari iring-iringan demonstran ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari Batujajar hingga Padalarang. Para demonstran menyampaikan aspirasi mengenai UMP (Upah Minimum Provinsi) Provinsi Jawa Barat tahun 2021, UU Cipta Kerja, dan menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara dan Hengki Kurniawan. Tribun Jabar/Zelphi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah membantah adanya penerapan Karyawan Kontrak Seumur Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT masih dibatasi waktunya.

Baca juga: Pengusaha Tunggu Aturan Turunan UU Cipta Kerja Demi Kelangsungan Bisnis

Baca juga: PKS : Jokowi Dicatat Sejarah Teken UU Cipta Kerja yang Banyak Kerusakan

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja.

Pada pasal tersebut dijelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Siapa bilang PKWT seumur hidup? PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP,” tegas Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Fajar menambahkan, dalam hal pembatalan PKWT karena adanya masa percobaan, selain batal demi hukum, UU Cipta Kerja juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah dilakukan.

Penjelasan ini bisa dilihat pada Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

Di sisi lain, Pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon.

UU Ciptaker juga tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved