Breaking News:

Soal TNI Copot Baliho Rizieq Shihab, Pengamat: Negara Tidak Boleh Kalah dari Siapapun

Pengamat menilai anggota TNI mencopot baliho Rizieq Shihab merupakan hal yang sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

WARTA KOTA/DESY SELVIANY
Aparat TNI mendampingi polisi dan Satpol PP membongkar baliho liar bergambar Rizieq Shibab di Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pengamat menilai anggota TNI mencopot baliho Rizieq Shihab merupakan hal yang sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, bicara soal anggota TNI yang mencopot baliho bergambar Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Menurutnya, aksi anggota TNI mencopot baliho Rizieq Shihab merupakan hal yang ada dasar hukumnya.

Terlebih pemasangan baliho itu tidak berizin.

Seperti diketahui, pemasangan spanduk dan baliho diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Polri-TNI ketika melakukan pencopotan baliho bergambar Rizieq Shihab di Jakarta, Jumat (20/11/2020).
Polri-TNI ketika melakukan pencopotan baliho bergambar Rizieq Shihab di Jakarta, Jumat (20/11/2020). (Via Kompas.com)

"Spanduk, baliho, dan reklame diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame."

Baca juga: TNI Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Haris Azhar: Berarti Ada Ancaman Serius

Baca juga: Polisi Tunggu Itikad Rizieq Shihab Lakukan Swab Test Covid-19 hingga Selasa

"Semua diatur agar tidak merusak estetika, etika, dan kepastian hukum di DKI," tutur wanita yang akrab disapa Nuning, Sabtu (21/11/2020), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Ia mengatakan TNI bisa membantu tugas pemerintah (pemda) atau kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta negara.

Nuning menyebut hal-hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tusi (tugas dan fungsi) bisa saja lakukan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang kita sebut OMSP (operasi militer selain perang)," terang dia, Sabtu (21/11/2020).

"Hal ini merupakan kerangka penegakan hukum."

Halaman
123
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved