Breaking News:

Kuasa Hukum Kecewa 11 Oknum TNI Pengeroyok Jusni Divonis Ringan

Maulana menilai majelis hakim memutuskan perkara tersebut tidak proporsional dan tidak berisikan asas kepastian hukum

TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara dari Kantor Hukum FAS & Partners Law Office Maulana selaku kuasa hukum korban pengeroyokan 11 oknum TNI yang menyebabkan kematian kecewa dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan militer II-08 Jakarta terhadap para oknum TNI tersebut.

Ia menilai putusan tersebut menyimpang dari harapan keluarga korban.

Seharusnya, kata Maulana, majelis hakim mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel berisikan syarat integritas, pertimbangan yuridis pertama dan utama, filosofis, dan diterima secara akal sehat agar keadilan tidak pincang dan tidak berat sebelah.

Baca juga: KSAD Jenderal Andika Perkasa Keluhkan Jumlah Alutsista TNI AD Masih Terbatas

Maulana menilai majelis hakim memutuskan perkara tersebut tidak proporsional dan tidak berisikan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak mengandung nilai-nilai keadilan.

"Saya selaku kuasa hukum Korban almarhum Jusni merasa kecewa dengan adanya putusan majelis hakim pengadilan militer dengan nomor perkara 161-K/PM.II-08/AD/VIII/2020 menyimpang dari harapan pencari keadilan pada keluarga korban," kata Maulana ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Latihan Tempur di Baturaja, TNI AD Serbu Pasukan Musuh Lewat Serangan Darat dan Udara

Berdasarkan fakta dalam peristiwa tersebut, menurut Maulana, semestinya semua para terdakwa dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dan dipecat secara tidak hormat.

Ia menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan para terdakwa sebagai alat negara yang merusak citra kesatuan sehingga seharusnya para terdakwa menjaga dan melindungi warga negara dan tidak menyakiti hati rakyat sesuai sumpah prajurit dan sapta marga.

Selain itu, Maulana juga menilai putusan majelis hakim membuktikan ada upaya perlindungan kepada para terdakwa yang melakukan penyiksaan terhadap Jusni.

Baca juga: Warga Manfaatkan Momen Latihan Tempur TNI di Baturaja untuk Berfoto Selfie

"Putusan majelis hakim jika dibiarkan seperti ini maka kedepannya kesewenang-wenangan aparat akan melakukan penyiksaan terus menerus kepada rakyat sipil jika hakim memutuskan tanpa ada pertimbangan hukum yang adil," kata Maulana.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved