Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Meski Gelaran Pilkada Serentak Digugat, PP Pemuda Muhammadiyah Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mendorong masyarakat dan para kadernya untuk menggunakan hak suara pada Pilkada.

TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 di Indonesia. Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mendorong masyarakat dan para kadernya untuk menggunakan hak suara pada Pilkada. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mendorong masyarakat dan para kadernya untuk menggunakan hak suara pada Pilkada Serentak.

Namun di sisi lain, Sunanto menyebut pihaknya mendukung gugatan atau judicial review penyelenggaraan Pilkada Serentak yang diajukan petinggi PP Muhammadiyah.

"Muhammadiyah selalu taat aturan mekanismenya, maka prosedur hukum tetap kita jalani dan mekanisme Pilkada tetap kita sarankan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan aturan yang berlaku," ungkap Cak Nanto dalam program Overview Tribunnews dengan tema 'Corona Terus Menanjak, Pilkada Masih Aman?', Kamis (3/12/2020).

Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau Cak Nanto, mendorong para kader untuk menggunakan hak suara dalam Pilkada Serentak, Rabu (9/12/2020) mendatang.
Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau Cak Nanto. (istimewa)

Baca juga: Jangan Sampai Ada Klaster Baru, Ini 4 Pesan Satgas Covid-19 Menjelang Pilkada Serentak

PP Muhammadiyah diketahui merupakan satu dari sejumlah pihak yang menyerukan penundaan pelaksanaan gelaran Pilkada Serentak 2020.

Namun, pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang.

Cak Nanto, sapaan akrabnya, mengajak pemilih untuk menggunakan haknya lantaran Pilkada merupakan momen untuk memperbaiki lima tahun periode pemerintahan di daerah.

"Maka nasib kita tergantung juga dengan Pilkada, maka kami mendorong kader Pemuda Muhammadiyah, wajib untuk datang," ujar Cak Nanto.

Baca juga: Komisi II DPR: Protokol Kesehatan Harus Dikawal Ketat saat Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Cak Nanto menyebut penggunaan hak pilih harus dengan mematuhi protokol kesehatan.

"Tapi sekali lagi pakai prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi II DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved