Cerita Nadiem Makarim Hapus UN karena Jadi Instrumen yang Justru Diskriminatif 

Mayoritas anak-anak dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi justru bersekolah di sekolah negeri. 

Sementara anak-anak dengan tingkat ekonomi lebih rendah justru ada di sekolah swasta. 

Nadiem mengatakan, temuan PISA ini menjadi penanda gagalnya Pemerintah dalam memberikan kesetaraan di bidang pendidikan. 

Penyebabnya tak lain adalah sistem assesmen nasional yang masih menggunakan Ujian Nasional (UN).

"Semua yang tingkat ekonominya tinggi itu justru ada di sekolah negeri, semua yang ekonominya lebih rendah itu ada di sekolah swasta," ujar Nadiem.

"Kenapa di sekolah negeri banyak yang dari tingkat ekonominya lebih tinggi? itu karena UN. Karena semua anak-anak yang nilai UN-nya lebih tinggi itu bisa masuk sekolah negeri," sambung Eks Bos Gojek itu.

Nadiem menyebut para peserta didik yang memperoleh nilai UN tinggi kebanyakan berasal dari keluarga mampu. 

Orang tua daripada anak-anak itu secara finansial mampu memberikan program bimbingan belajar (bimbel).

"Anak-anak yang bisa dapat UN tinggi itu anak-anak yang orang tuanya mampu mengikutkan bimbel bagi anaknya untuk dapat nilai UN yang lebih tinggi," ucap Nadiem.

Sementara yang tidak punya uang untuk mengikuti program bimbel, kebanyakan gagal masuk sekolah negeri. 

Mereka adalah para peserta didik yang berasal dari keluarga dengan perekonomian lebih rendah.

Melihat kasus tersebut, Nadiem menilai UN sebagai sistem assesmen nasional justru menjadi instrumen yang luar biasa diskriminatif. 

"Jadi lucu bukan, bagaimana suatu sistem yang tadinya untuk kebaikan justru menjadi instrumen diskriminatif yang luar biasa," kata dia.

Maka itu Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim meniadakan UN.

"Harusnya pemerintah memberikan pendidikan untuk semua. Jadi UN itu sudah kita hilangkan, jadi itu sudah tidak ada," pungkas Nadiem.