Kasus Djoko Tjandra

Kuasa Hukum Yakin Pledoi Djoko Tjandra Dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur

Djoko Tjandra dituntut pidana penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) ke (1) juncto 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Hasanudin Aco
WARTAKOTA/Angga Bhagya Nugraha
Terdakwa Djoko Tjandra kasus surat palsu, menjalani sidang lanjutan dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020). JPU menuntut Djoko Tjandra 2 tahun penjara terkait surat palsu. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti yakin majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan pledoi atau nota pembelaan kliennya dalam kasus surat jalan palsu.

Pihaknya juga meyakini majelis hakim bakal mempertimbangkan poin - poin pledoi yang disampaikan oleh Djoko Tjandra maupun pihak kuasa hukum.

"Kami yakin pledoi kita tadi menjadi  pertimbangan majelis dan kami yakin dikabulkan," kata Krisna kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).

Perihal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut kliennya bersalah karena menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut, Krisna membantah. 

Sebab kata dia, kliennya saat itu tengah berada di Malaysia dan tidak sama sekali mengenal Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri.

"Kami bantah dalam tuntutan jaksa yang mengatakan klien kami menginisiasi semua itu. Sementara klien kami berada di Malaysia, dan tidak mengenal Brigjen Pol Prasetijo," ucap Krisna.

Baca juga: Brigjen Prasetijo: Kalau Saat Itu Tahu Djoko Tjandra Buronan, Saya Tangkap dengan Tangan Sendiri

Dalam pledoinya, Djoko Tjandra meyakini Majelis Hakim PN Jaktim yang menangani perkara ini mengetahui secara terang dan jelas tentang fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan.

Ia menegaskan dirinya bukan pelaku tindak pidana membuat dan atau menggunakan surat jalan palsu.

Untuk itu ia semestinya diputus bebas.

"Saya percaya Majelis Hakim Yang Mulia melihat dengan terang dan jelas kebenaran-kebenaran dalam fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ini, yakni saya bukanlah pelaku tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum, dan atau saya bukanlah pelaku tindak pidana pemakai surat palsu atau surat yang dipalsu sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dibebaskan," kata Djoko Tjandra membacakan pledoinya, di PN Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).

Eks buronan kasus korupsi hak tagih (cassie) Bank Bali itu juga menyebut bahwa dirinya adalah korban ketidakadilan dan korban pelanggaran HAM.

Miscarriage of justice dan korban ketidakadilan yang ia maksud, merujuk pada Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Penuntut Umum Kejari Jakarta Selatan yang kemudian dikabulkan Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 12/PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009. 

Padahal kata dia, PK yang diajukan Jaksa Kejari Jakarta Selatan melanggar hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04/BUA.6/HS/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dinyatakan pada butir 3 bahwa jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang berhak diatur dalam KUHAP Pasal 263 ayat (1).

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved