Kasus Djoko Tjandra

Dituntut 1,6 Tahun Penjara, Tommy Sumardi Layangkan Pleidoi

Tommy Sumardi dituntut 1,6 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan red notice Djoko Tjandra.

Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Tommy Sumardi menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu dan kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tommy Sumardi dituntut 1,6 tahun kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Berkenaan, Tommy akan ajukan nota pembelaan alias pleidoi terhadap tuntutan jaksa.

"Kami akan mengajukan pembelaan," kata kuasa hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Kubu Tommy Sumardi meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memberi waktu 2 hari kepada pihaknya guna menyiapkan susunan pleidoi tersebut.

Baca juga: Tommy Sumardi Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara Terkait Kasus Suap Red Notice Djoko Tjandra

Permintaan kubu Tommy Sumardi pun disanggupi. Disepakati sidang agenda pembacaan pleidoi dari terdakwa akan digelar pada Kamis (17/12) besok.

"Kami minta waktu 2 hari, hari Kamis untuk ajukan nota pembelaan," ucap dia.

Tommy Sumardi dituntut 1,6 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan red notice Djoko Tjandra.

Jaksa Penuntut umum (JPU) juga menuntut Tommy selaku terdakwa membayar denda Rp100 juta subsider 6 bulan pidana badan.

Tommy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menyatakan Terdakwa Tommy Sumardi bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa membacakan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2020).

Dalam tuntutannya, jaksa melakukan sejumlah pertimbangan.

Untuk sisi yang memberatkan, Tommy dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sedangkan sisi yang meringankan, Tommy dianggap telah mengakui perbuatannya.

Tommy juga dinyatakan bukan pelaku utama.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved