Cerita Risma Kelola Dana Bansos, Ingin Pakai Sistem Cegah Korupsi hingga Kaget Lihat Jumlah Anggaran

TRIBUNNEWS.COM - Dua hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Tri Rismaharini sudah blak-blakan mengenai tata kelola anggaran di Kementerian Sosial (Kemensos).

Ditemui awak media, Risma bercerita secara gamblang mengenai anggaran negara untuk membantu rakyat di masa pandemi.

Ia mengaku kaget dengan anggaran Rp 1,3 triliun yang digunakan untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2021.

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian Risma sebagai Wali Kota Surabaya Tetap Harus Melalui Rapat Paripurna DPRD

Baca juga: Risma Resmi Jadi Menteri Sosial, Politisi Nasdem: Saya Optimis Bisa Cepat Beradaptasi

"Yang aku kaget itu duitnya buanyak sekali... Butuh kehati-hatian betul mengelola uang."

"Masalahnya bukan duitku, sementara masyarakat mengumpulkan duit itu dengan keringat."

"Aku harus hati-hati sekali karena itu dari pajak rakyat," kata Risma saat diwawancarai wartawan di Surabaya (25/12/2020).

Risma pun berupaya untuk mengontrol dengan baik keuangan Kemensos.

Sebab, dana yang nantinya dikelola oleh Kemensos bukan dari APBN saja, tetapi juga dana Non-APBN.

"Masalahnya, Kementerian Sosial itu ternyata bukan hanya mengelola dana APBN."

Baca juga: Cerita Risma Soal Tanda Jabatan Wali Kota Hingga Penutupan Gang Dolly dalam Acara Sertijab Mensos

Baca juga: Soal Klaim Rangkap Jabatan Tri Rismaharini, Ini Tanggapan Kemendagri, Khofifah hingga Pakar

"Ternyata ada beberapa anggaran (Non-APBN) yang jumlahnya besar, jadi itu yang memang berat."

"Yang paling penting adalah bagaimana kontrol keuangan ini bisa dilakukan dengan tepat," tutur Risma, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Saat ini, ia tengah memikirkan cara khusus melalui sistem elektronik untuk mengelola dana tersebut.

Nantinya, menurut Risma, cara tersebut akan diterapkan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Kemensos.

Namun, ia mengaku masih harus mendiskusikan langkah tersebut di kalangan internal.

Hal itu agar tata kelola penyaluran dana bansos Covid-19 dapat berjalan baik.

"Kalau semua pakai sistem elektronik kemungkinan berkurang (terjadinya korupsi, red).

Baca juga: Ini Program Kerja 6 Menteri Baru, Risma Realisasikan Bansos dan Wahyu Trenggono Lakukan Evaluasi

Baca juga: Jadi Tahanan KPK, Mantan Mensos Juliari Berkomentar Soal Risma: Presiden Nggak Salah Pilih

"Kalau ada (yang korupsi, red) itu sudah manusianya," tutur Risma.

"Manajemen harus diperbaiki, memang berat, saya tahu itu tidak mudah."

"Tapi harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanat rakyat. Itu luar biasa besar duitnya," tambahnya.

Diketahui, satu di antara gebrakan Risma telah terlihat untuk menyalurkan bantuan sosial Covid-19.

Menurut Risma, program bantuan sosial tunai yang biasanya diambil masyarakat di kantor pos akan diubah.

Nantinya, bantuan akan langsung diantar oleh petugas pos ke alamat penerima bantuan.

Baca juga: Penunjukan Menteri dan Wamen Prerogatif Presiden, Jika Butuh Bisa Tunjuk Wakil untuk Risma

Baca juga: Cerita Tri Rismaharini Masih Belum Percaya Jadi Menteri Sosial Hingga Minta Diantar Menko PMK

Tanpa masyarakat harus berbondong-bondong ke kantor pos.

Bahkan kedepannya, bantuan sosial tersebut tidak akan diberikan dalam bentuk cash tunai ataupun sembako.

Namun, akan ditransfer ke nomor rekening penerima bantuan ataupun diantar langsung oleh petugas ke alamat penerima.

Diketahui sebelumnya, Tri Rismaharini mengaku ingin percepat realisasi bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi.

Realisasi bansos ini akan dilakukan pada triwulan keempat tahun ini dan awal tahun mendatang.

Ia juga menuturkan, bantuan-bantuan tersebut akan diarahkan agar langsung berdampak bagi masyarakat.

Sejumlah mekanisme akan ia kembangkan bersama-sama dengan jajaran di kementeriannya.

"Kami tidak bisa sendiri tentunya. Kami akan gandeng Gubernur dan kepala daerah."

"Utamanya adalah perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan di daerahnya," ujar Risma.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas TV)