Breaking News:

KontraS Wanti-wanti Polisi Siber Bisa Bungkam Kebebasan Berpendapat

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai pengaktifan polisi siber bisa mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat.

Tangkapan Layar Youtube Najwa Shihab
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti jelaskan alasan pihaknya tak menghadiri rekonstruksi penembakan berujung tewasnya 6 laskar FPI pada acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (17/12/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mewanti-wanti soal pengaktifan polisi siber oleh pemerintah pada 2021 mendatang.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai pengaktifan polisi siber bisa mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat.

Soalnya, Fatia menekankan, konstitusi sudah menjamin hak warga negara untuk berekspresi dan berpendapat.

"Langkah pemerintah ini makin membungkam kebebasan sipil itu sendiri, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan jelas melanggar hak kebebasan berkespresi yang telah dilindungi konsitusi," ujar Fatia melalui keterangannya, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Polisi: Gisel Mengakui sebagai Pemeran Video Asusila, Dibuat di Medan Tahun 2017 bersama MYD

Fatia bilang, tidak menutup kemungkinan makin banyak orang yang dikriminalisasi karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah.

Bila demikian, menurutnya, Indonesia akan kembali ke era otoritarianisme.

"Akhirnya hal ini juga akan menuju ke budaya di zaman otoritarianisme yang mana publik tidak diperkenankan memberikan kritik apapun," katanya.

Kata Fatia, demokrasi di Indonesia pun tidak lagi bermakna andai kata banyak pembungkaman lewat polisi siber.

Baca juga: Kejahatan Siber Cenderung Melonjak Selama Masa Pandemi Covid-19

Penyelenggaraan demokrasi hanya menjadi formalitas belaka.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved