Jumhur Hidayat Tolak Dakwaan Jaksa Sebut Cuitannya di Twitter Picu Demo Rusuh UU Cipta Kerja

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat menolak dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum.

Dalam perkara ini, Jumhur didakwa menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Penolakan dakwaan itu disampaikan Jumhur Hidayat yang terhubung secara daring, saat diminta tanggapan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2021) siang.

"Saudara Jumhur gimana tadi sudah mendengar dakwaan yang dibacakan? Saudara mengerti?" tanya Hakim.

Baca juga: Tak Kunjung Diberi Berkas Perkara, Kuasa Hukum Jumhur Hidayat: Bagaimana Cara Kami Bisa Membela

"Mengerti Yang Mulia. Tapi saya menolak," jawab Jumhur.

Kemudian hakim mempersilakan pihak tim kuasa hukum Jumhur apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa, atau menerima dan melanjutkan persidangan perkara utama.

"Ya nanti saya tanya penasehat hukum anda mengajukan keberatan atau tidak ya," ujar hakim.

Baca juga: Kuasa Hukum Pentolan KAMI: Cuitan Jumhur Hidayat Tak Ada Kaitannya Dengan Dakwaan Picu Keonaran

Sementara kuasa hukum Jumhur dari YLBHI, Muhammad Isnur menyatakan bakal mengajukan eksepsi.

Tapi pihaknya akan terlebih dulu membahas poin-poin keberatan tersebut bersama terdakwa.

"Pada pokoknya dari kuasa hukum akan mengajukan, tapi pada pkoknya kami harus bertemu dengan terdakwa," ucap Isnur.

Dakwaan Jaksa

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Jumhur Hidayat menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Jaksa menilai cuitan Jumhur ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dalam hal ini golongan pengusaha dan buruh.

Baca juga: Dilimpahkan ke JPU, Syahganda dan Jumhur Hidayat Bakal Segera Jalani Persidangan

Akibat dari cuitannya itu, timbul polemik di tengah masyarakat terhadap produk hukum pemerintah. Sehingga berdampak pada terjadinya rangkaian aksi unjuk rasa yang dimulai pada 8 Oktober 2020, hingga berakhir rusuh.

"Salah satunya, muncul berbagai pro kontra terhadap Undang-undang Cipta Kerja tersebut sehingga muncul protes dari masyarakat melalui demo. Salah satunya, demo yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta yang berakhir dengan kerusuhan," imbuh jaksa.

Baca juga: Berkas Perkara Jumhur Hidayat hingga Syahganda Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan

Cuitan Jumhur yang dianggap menyalakan api penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja terjadi pada 25 Agustus 2020.

Melalui akun Twitter @jumhurhidayat, ia mengunggah kalimat "Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah".

Kemudian pada 7 Oktober 2020, Jumhur kembali mengunggah cuitan yang mirip - mirip berisi "UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTOR dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BEERADAB ya seperti di bawa ini".

Atas perbuatannya, Jumhur didakwa dengan dua dakwaan alternatif. Pertama, Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang - Undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.