Wiranto soal Tuntutan 17+8: Presiden Dengarkan, Tapi Kalau Semua Dipenuhi Bisa Repot

Ringkasan Utama

• Wiranto menyatakan Presiden mendengar dan berupaya memenuhi tuntutan publik terkait gerakan 17+8. Namun, ia menilai tidak semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus. Di sisi lain, demonstran menegaskan bahwa tuntutan tersebut lahir dari keresahan nyata dan harus dijawab secara bertahap dan terukur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto buka suara soal tuntutan publik bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang mencuat usai gelombang demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia pada 25–31 Agustus 2025.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025), Wiranto menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendengar aspirasi masyarakat dan berupaya memenuhinya secara bertahap.

“Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya,” kata Wiranto.

Ia menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap tuntutan tersebut, namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan sekaligus.

“Juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden,” ujarnya.

Wiranto menyebut bahwa Presiden sangat responsif terhadap suara publik dan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat,” pungkasnya.

Baca juga: Dudung Pastikan Darurat Militer Masih Jauh, Harus Lewati Tahapan Sesuai UU

Tuntutan Publik dan Mahasiswa: Apa yang Diminta dan Mengapa

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat pertama kali mencuat di media sosial pada akhir Agustus 2025, menyusul gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah.

Format tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang, yang disusun secara kolektif oleh berbagai elemen gerakan sipil, termasuk BEM SI, GMNI, KAMMI, dan jaringan aktivis independen.

Tagar #17+8 dan #IndonesiaBerbenah sempat menjadi trending di X (Twitter), Instagram, dan TikTok, menandai besarnya dukungan publik terhadap agenda reformasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan supremasi sipil.

Berikut 17 tuntutan mendesak:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban aksi lainnya
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai yang tidak etis
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam dialog publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif aparat
11. Proses hukum aparat yang melakukan kekerasan
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak ambil alih fungsi Polri
14. TNI tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Cegah PHK massal secara darurat
17. Buka dialog dengan serikat buruh soal outsourcing dan upah murah

Berikut 8 tuntutan jangka panjang:

1. Reformasi besar-besaran DPR dan audit integritas
2. Reformasi partai politik dan transparansi keuangan
3. Reformasi sektor perpajakan secara adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak secara permanen
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN dan UU Ciptaker

Suara Demonstran

Koordinator BEM SI, Muzzamil Ihsan, menyatakan bahwa tuntutan 17+8 lahir dari keresahan nyata masyarakat terhadap ketimpangan, kekerasan aparat, dan minimnya transparansi lembaga negara. Ia menegaskan bahwa aksi damai tetap digelar untuk memastikan komitmen pemerintah tidak berhenti di ruang dialog.

“Hasil pertemuan memang DPR berkomitmen untuk membahas dan mempertimbangkan (tuntutan), tapi kita tetap akan melakukan aksi damai,” ujar Ihsan dalam keterangan tertulis sebelum aksi 4 September 2025.

Sejumlah figur publik seperti Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Fathia Izzati turut hadir dalam aksi untuk mengamplifikasi suara rakyat. Gerakan ini juga menandai tenggat waktu 5 September 2025 yang diminta publik untuk pemenuhan tuntutan jangka pendek.