Breaking News:

PPKM Diberlakukan, Kemendikbud: Jumlah Sekolah yang Siap Belajar Tatap Muka Tinggal 14 Persen

Namun, rencana ini urung dilaksanakan setelah pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM di Jawa dan Bali. 

screenshot
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, pada awalnya 90 persen sekolah di Indonesia siap melakukan belajar secara tatap muka. 

Namun, rencana ini urung dilaksanakan setelah pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. 

Hal itu disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri, dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Nasib Siswa di Tengah Pandemi', Sabtu, (23/1/2021). 

"Kami melakukan survei, kami koordinasi dengan dinas pendidikan daerah memang sebenarnya sudah ada 90 persen siap tatap muka, ketika kemarin ada PPKM maka konstelasinya berubah lagi. Saat ini, akhir tahun 2020 baru 14 persen sudah siap tatap muka, yang lain PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) baik yang online maupun guru kunjung," kata Jumeri. 

Jumeri mengatakan, sebenarnya Kepala Daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan sistem pembelajaran bagi murid di wilayahnya masing-masing. 

Baca juga: Evaluasi PJJ, Kemendikbud Sebut Ada Penurunan Hasil Belajar Siswa

Kemendikbud juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan tiap provinsi, untuk memetakan wilayah sekolah yang siap ataupun tidak siap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). 

Menurutnya, setiap kecamatan atau desa di satu provinsi tidak bisa diterapkan kebijakan yang sama dalam kebijakan pembelajaran tatap muka.

Bisa jadi sekolah yang terletak di kecamatan atau desa dengan tingkat kasus Covid-19 yang rendah bisa menerapkan belajar tatap muka. 

"Kalau di Jawa-Bali, di kabupaten, kota sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah PTM pada awal Januari, karena ada koordinasi wilayah masing-masing yang minta PJJ dulu," ujarnya. 

"Sehingga kepala daerah juga mengikuti apa yang diinstruksikan gubernur dan mengikuti menunda tidak masuk dulu," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved