Calon Kapolri
Usulan Menghidupkan Pam Swakarsa Tuai Kontroversi tapi Pengamat Nilai Ada Hal Positif
Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Reza Indragiri Amriel ikut menyoroti polemik dihidupkannya kembali Pam Swakarsa.
Penulis:
Inza Maliana
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Sebab, dalam kerja polisi, partisipasi adalah salah satu unsur penting disamping fairness, neutrality, respect, dignity, dan trustworthy.
"Jadi, lihat saja bagaimana unsur-unsur tersebut bisa juga terpenuhi seandainya gagasan Pam Swakarsa benar-benar terealisasi."
"Dan jika Pam Swakarsa dalam kesehariannya malah memunculkan penilaian publik bahwa Polri menjauh dari unsur-unsur tersebut, maka, jelas, Pam Swakarsa kontraproduktif bagi Polri," tegasnya.
Wacana Listyo Sigit Dikhawatirkan Memicu Konflik Horizontal
Seperti diketahui, keinginan Kapolri terpilih, Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk mengaktifkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) menuai polemik.
Adapun, keinginan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).
"Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas."
"Jadi kita hidupkan kembali," kata Listyo, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Jumat (22/1/2021).
Ia menyebut, Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai fasilitas yang ada di Polri.
Hal itu bertujuan agar kolaborasi dan sinergi dengan Polri bisa semakin baik.
Kendati demikian, sejumlah lembaga menentang adanya wacana tersebut seperti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti mengaku khawatir, rencana pengaktifan Pam Swakarsa ini dapat menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Baca juga: KSP Beri Penjelasan soal Pam Swakarsa yang Disebutkan Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit
Sebab, Fatia menyebut pengaktifan Pam Swakarsa akan memberikan ruang bagi kelompok tertentu melakukan kekerasan atas nama menjaga ketertiban umum.
Hal itu, kata Fatia, semakin diperparah dengan tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi Pam Swakarsa itu sendiri.
"Yang ditakutkan ke depan, Pam Swakarsa membuat rasa takut yang lebih luas lagi kepada masyarakat, menimbulkan konflik horizontal," Fatia kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).
