Breaking News:

Revisi UU Pemilu

Revisi Undang-undang Pemilu: 'Elite Politik Belum Satu Suara'

Selain Golkar, ada beberapa partai politik yang setuju Pilkada tetap digelar tahun depan dan 2023, di antaranya Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat

Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Komisi II DPR memberikan penjelasan RUU Pemilu di ruang Baleg DPR. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan normalisasi pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023 menuai pro dan kontra di tingkat elite politik.

Sejumlah partai politik 'terpecah', terutama poin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam draf tersebut.

Draf RUU Pemilu dan Pilkada tersebut kini telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2021.

Yang dipersoalkan adalah aturan baru terkait pelaksanaan pilkada serentak yang dinormalisasi dan diadakan pada 2022 atau 2023.

Beberapa fraksi menolak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak pilkada digelar pada 2022 dan 2023 sesuai draf RUU Pemilu.

PDIP tetap berkeinginan pilkada tetap digelar serentak pada 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai belum perlu untuk merevisi UU Pilkada tersebut.

Djarot mengatakan, persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undang.

Baca juga: Pemilu 2024, Legislator PKB Sarankan Pilpres Digelar Usai Pileg

"Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," ujar Djarot.

Selain PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) juga menolak Pilkada dihelat 2022 dan 2023.

Halaman
1234
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved