TOPIK
Revisi UU Pemilu
-
Artis Jadi Anggota DPR Tuai Sorotan, Golkar Usul UU Pemilu Segera Direvisi
Ahmad Irawan, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) segera dilakukan.
-
Titi Anggraini Ingatkan DPR Segera Revisi UU Pemilu: Jika Tidak, Gugatan ke MK Terus Bertambah
Revisi Undang-Undang Pemilu dianggap penting dan mendesak karena sejumlah alasan strategis dan teknis yang muncul.
-
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas DPR Usai Putusan MK, Komisi II Tunggu Momentum
Setelah putusan MK soal pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, DPR belum juga membahas revisi UU Pemilu. Komisi II DPR menunggu
-
Soal Pemilu Terpisah, Mahkamah Konstitusi: Rekayasa Konstitusional Tidak Melanggar Aturan
MK menyatakan ihwal pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk melakukan rekayasa konstitusional.
-
Pihak DPR Tolak DKPP Bisa Awasi dan Tindak Peserta Pemilu, Ada Apa di Balik Penolakan Ini?
Politikus Partai Golkar itu menilai, pengawasan etik terhadap peserta pemilu berisiko membuka ruang subjektivitas dan mencederai prinsip imparsialitas
-
Kemendagri Tidak Gunakan Metode Omnibus Law untuk Revisi UU Pemilu
Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan RUU Pemilu jangan sampai hanya mengakomodir kepentingan elite politik.
-
DPR Dinilai Abai, Revisi UU Pemilu Mandek dan Menghambat Upaya Perbaikan Sistem Demokrasi
TePI Indonesia nilai DPR abai dalam mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu, ini menghambat upaya memperbaiki sistem demokrasi elektoral di Indonesia.
-
KPU Belum Tahu Pasti Kapan Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai
KPU belum mengetahui kapan pembahasan revisi UU Pemilu akan dimulai. KPU hanya akan mengikuti regulasi yang berlaku ketika tahapan pemilu berjalan
-
Baleg DPR Tegaskan Punya Tanggung Jawab Bahas Revisi UU Pemilu
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan memiliki tanggung jawab untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).
-
Senang Saat Usul Revisi UU Pemilu Muncul, PKS: Tiba-tiba Semua Fraksi Balik Badan
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, menjelaskan bahwa pihaknya sangat senang ketika ramai soal revisi UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu
-
Akademisi Sebut Partai Politik Tolak Revisi UU Pemilu, Terjebak Dalam Zona Nyaman
Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Hurriyah mengatakan parpol tolak Revisi UU Pemilu terjebak dalam zona nyaman.
-
Anggota Komisi II Sebut RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021 Karena Pemerintah Tak Setuju
Revisi Undang-Undang Pemilu telah disepakati DPR RI dan pemerintah untuk ditarik dari daftar Program Legislasi (Prolegnas) 2021.
-
Pengamat Nilai Alasan Pemerintah Enggan Revisi UU Pemilu Terkesan Ragukan Kemampuan Sendiri
Alasan pemerintah enggan merevisi undang-undang Pemilu untuk menjaga stabilitas politik terkesan meragukan kemampuannya sendiri.
-
Penundaan Pembahasan Revisi UU Pemilu oleh DPR Timbulkan Pertanyaan Publik
Khoirunnisa Agustyati menyayangkan DPR RI tidak jadi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Pengamat Sebut 272 Daerah Akan Dipimpin Penjabat yang Ditunjuk dan Dikontrol Pemerintah Pusat
Djayadi Hanan menilai pemerintah menghindari pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 seiring dengan dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Kisruh Revisi Undang-Undang Pemilu, Politikus Demokrat Sebut PDIP Gila Kuasa
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai PDI Perjuangan (PDIP) adalah partai yang gila kuasa.
-
Draf RUU Pemilu Atur Caleg hingga Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi
Pasal 182 ayat (2) draf RUU Pemilu disebutkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi orang yang akan maju dalam pemilu adalah pendidikan tinggi.
-
Revisi Undang-undang Pemilu: 'Elite Politik Belum Satu Suara'
Selain Golkar, ada beberapa partai politik yang setuju Pilkada tetap digelar tahun depan dan 2023, di antaranya Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat
-
Kasus Harian Positif Covid-19 Masih Tinggi, Politikus PAN Minta Pembahasan RUU Pemilu Ditunda
Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan Revisi UU Pemilu.
-
Pembahasan Mandeg, Pemerintah Ancam Tarik Diri dari Revisi UU Pemilu
Saat ini jumlah fraksi yang tegas mendukung angka ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan pemerintah hanya tiga saja.
-
PKB Anggap Demokrat 'Nggak Becus' Pimpin Koalisi
Kekesalan mitra koalisi, nampaknya makin menjadi-jadi terkati rencana revisi UU Pemilu yang akan dilakukan. Partai Demokrat (PD) sebagai
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved