TOPIK
Revisi UU Pemilu
-
Ahmad Irawan, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) segera dilakukan.
-
Revisi Undang-Undang Pemilu dianggap penting dan mendesak karena sejumlah alasan strategis dan teknis yang muncul.
-
Setelah putusan MK soal pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, DPR belum juga membahas revisi UU Pemilu. Komisi II DPR menunggu
-
MK menyatakan ihwal pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk melakukan rekayasa konstitusional.
-
Politikus Partai Golkar itu menilai, pengawasan etik terhadap peserta pemilu berisiko membuka ruang subjektivitas dan mencederai prinsip imparsialitas
-
Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan RUU Pemilu jangan sampai hanya mengakomodir kepentingan elite politik.
-
TePI Indonesia nilai DPR abai dalam mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu, ini menghambat upaya memperbaiki sistem demokrasi elektoral di Indonesia.
-
KPU belum mengetahui kapan pembahasan revisi UU Pemilu akan dimulai. KPU hanya akan mengikuti regulasi yang berlaku ketika tahapan pemilu berjalan
-
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan memiliki tanggung jawab untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).
-
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, menjelaskan bahwa pihaknya sangat senang ketika ramai soal revisi UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu
-
Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Hurriyah mengatakan parpol tolak Revisi UU Pemilu terjebak dalam zona nyaman.
-
Revisi Undang-Undang Pemilu telah disepakati DPR RI dan pemerintah untuk ditarik dari daftar Program Legislasi (Prolegnas) 2021.
-
Alasan pemerintah enggan merevisi undang-undang Pemilu untuk menjaga stabilitas politik terkesan meragukan kemampuannya sendiri.
-
Khoirunnisa Agustyati menyayangkan DPR RI tidak jadi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Djayadi Hanan menilai pemerintah menghindari pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 seiring dengan dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai PDI Perjuangan (PDIP) adalah partai yang gila kuasa.
-
Pasal 182 ayat (2) draf RUU Pemilu disebutkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi orang yang akan maju dalam pemilu adalah pendidikan tinggi.
-
Selain Golkar, ada beberapa partai politik yang setuju Pilkada tetap digelar tahun depan dan 2023, di antaranya Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat
-
Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan Revisi UU Pemilu.
-
Saat ini jumlah fraksi yang tegas mendukung angka ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan pemerintah hanya tiga saja.
-
Kekesalan mitra koalisi, nampaknya makin menjadi-jadi terkati rencana revisi UU Pemilu yang akan dilakukan. Partai Demokrat (PD) sebagai
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
