Inggris Panggil Duta Besar Myanmar Sikapi Kudeta Militer Terhadap Pemerintahan Aung San Suu Kyi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Pemerintah Inggris memanggil Duta Besar Myanmar di London, Senin (1/2/2021) waktu setemmpat.

Hal itu disampaikan juru bicara kementerian luar negeri Inggris, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/2/2021).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menjelaskan pemanggilan Duta Besar Myanmar Kyaw Zwar Minn dilakukan setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengutuk kudeta di negara Asia Tenggara itu dan penangkapan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

"Inggris akan bekerja dengan mitra yang berpandangan sama dan mengejar semua hubungan diplomatik yang diperlukan untuk memastikan kembalinya demokrasi secara damai," jelas Kementerian Luar Negeri Inggris dalam pernyataannya.

Baca juga: Dampak Kudeta Milter di Myanmar Terhadap Indonesia

Perdana Menteri Johnson, Senin (1/2/2021), mengutuk kudeta militer di Myanmar.

PM Johnson menyerukan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya harus segera dibebaskan.

"Saya mengutuk kudeta dan penahanan warga sipil yang melanggar hukum, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar," kata Johnson.

"Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan," tegasnya.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga mengecaman tentang keadaan darurat yang diberlakukan militer Myanmar.

Baca juga: Presiden AS Biden Ancam Beri Sanksi Baru Setelah Kudeta Myanmar dan Penahanan Aung San Suu Kyi

"Keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati, dan Majelis Nasional bersidang kembali secara damai," katanya di Twitter.

Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin para pemimpin senior partai Liga Demokrasi (NLD) ditangkap pada dini hari, Senin (1/2/2021), kata juru bicara NLD Myo Nyunt kepada Reuters melalui telepon.

Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan setidaknya 45 orang telah ditahan militer Myanmar.

Sebuah video yang diposting ke Facebook menunjukkan penangkapan anggota parlemen regional Pa Pa Han.
Suaminya memohon kepada orang-orang dengan pakaian militer berdiri di luar gerbang.

Seorang anak kecil terlihat menempel di dadanya dan meratap.

Baca juga: Politik Memanas, Ratusan WNI di Myanmar dalam Keadaan Sehat dan Aman

Pasukan dan polisi anti huru-hara berdiri di Yangon di mana penduduk berbondong-bondong ke pasar untuk menimbun persediaan dan yang lain berbaris di ATM untuk menarik uang tunai.

Bank menangguhkan layanan dan akan buka kembali mulai Selasa (2/2/2021).

Penahanan itu muncul setelah berhari-hari ketegangan antara pemerintah sipil dan militer terjadi usai pemilu terbaru, di mana partai Suu Kyi memenangkan 83 persen suara.

Pengambilalihan tentara akan menempatkan Myanmar "kembali di bawah kediktatoran", kata pernyataan yang telah ditulis sebelumnya di Facebook seperti mengutip Suu Kyi.

"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati untuk memprotes kudeta oleh militer," katanya.

Reuters tidak dapat menghubungi pejabat NLD mana pun untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut.

Para pendukung militer merayakan kudeta melalui Yangon dengan truk pickup dan melambaikan bendera nasional.

"Hari ini adalah hari di mana orang-orang bahagia," kata salah seorang biksu nasionalis kepada kerumunan orang dalam video yang dipublikasikan di Facebook.

Aktivis demokrasi dan pemilih NLD merasa ngeri dan marah.

Empat kelompok pemuda mengutuk kudeta itu dalam pernyataan dan berjanji untuk "berdiri bersama rakyat" tetapi tidak mengumumkan tindakan spesifik.

"Negara kami adalah burung yang baru saja belajar terbang. Tetapi sekarang tentara mematahkan sayap kami," kata aktivis mahasiswa Si Thu Tun.

Pemimpin senior NLD Win Htein mengatakan dalam sebuah postingan Facebook pengambilalihan kekuasaan oleh panglima angkatan bersenjata menunjukkan ambisinya daripada kepedulian terhadap negara.