Gejolak di Partai Demokrat
Presiden Jokowi Tak Akan Tanggapi Surat AHY, Demokrat: Saksi Bilang Ada Restu dari 'Pak Lurah'
Pratikno menyebut bahwa Istana tidak akan membalas surat AHY, dengan alasan apa yang dipermasalahkan menyangkut dinamika di internal partai.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat merespons keengganan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membalas surat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, alasan Istana yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak tepat.
Diketahui Pratikno menyebut bahwa Istana tidak akan membalas surat AHY, dengan alasan apa yang dipermasalahkan menyangkut dinamika di internal partai.
Padahal, kata Herman, ada keterlibatan langsung pejabat di lingkaran kekuasaan dalam gerakan yang akan mengkudeta AHY.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021).
"Jawaban itu kurang tepat, karena ada keterlibatan langsung dari lingkaran Istana," kata Herman.
Herman menilai, seharusnya Jokowi membalas surat AHY untuk memberi klarifikasi.
Sebab, berdasarkan kesaksian sejumlah saksi yang diundang oknum lingkar Istana, ada restu dari 'Pak Lurah' atas rencana kudeta yang dilakukan.
Penyebutan pihak lingkar Istana yang dimaksud, kekinian menyasar kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Baca juga: Pratikno Ungkap Jokowi Tak akan Jawab Surat AHY: Itu Perihal Rumah Tangga Internal Partai Demokrat
"Itu fakta hukum yang disampaikan para saksi. Jadi ini penting karena ada keterlibatan pihak eksternal yang bagian lingkar Istana," pungkas anggota Komisi VI DPR RI itu.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).
"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.
Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.
Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
